Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa Pemilu 2024 berada dalam kondisi yang sangat unik.

Kemudian dikatakan Bivitri banyak tantangan yang harus dihadapi pada Pemilu 2024.

"Yang ingin saya katakan adalah kita berada dalam situasi yang sangat unik untuk Pemilu 2024 nanti. Uniknya pemerintah harus berganti dengan presiden yang harus bergantian sehingga banyak tantangan yang harus kita hadapi," kata Bivitri dalam diskusi daring bertajuk Kotak Pandora Kebijakan KPU RI, Menggelar Karpet Merah untuk Napi Korupsi dan Menghapus Laporan Dana Kampanye, Minggu (11/6/2023).

Tak hanya tantangan kata Bivitri, kemudian juga sudah banyak muncul isu, mulai dari penunda pemilu, tiga periode presiden, putusan Partai Prima hingga banyak lainnya.

"Sehingga membuat kita harus lebih hati-hati. Kita harus menjaga kualitas Pemilu 2024 ini, karena tujuan kita adalah mengantarkan Indonesia mengganti pemerintah dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang legitimasi," katanya.

Selain itu Bivitri melanjutkan semangat Indonesia untuk mengatasi berbagai kritik yang selama ini sudah disuarakan mulai dari oligarki.

Baca juga: Anis Matta: Sistem Proporsional Tertutup Buat Partisipasi Individu dalam Pemilu Lebih Rendah

"Hal itu juga didasarkan oleh peraturan mengenai dana partai politik dan kampanye itu bisa membuat seorang yang nantinya terpilih punya hutang budi," tegasnya.

"Dan juga kita harus menciptakan situasi yang memungkinkan pemilih memiliki pilihan-pilihan yang terbaik," sambungnya.

Kemudian Bivitri menyinggung selama tiga tahun terakhir banyak produk legislatif yang mengecewakan rakyat dan merusak. Mulai dari HAM, semangat pemberantasan korupsi sampai lingkungan hidup.

"Kita tidak ingin itu diteruskan lagi. Dan sebenarnya penjaga gawangnya ada di pemilu," tutupnya.