Baca tanpa iklan
Dijelaskan SBY, politik yang baik adalah politik yang juga dilakukan PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra dalam mencari koalisi.
Capres Ganjar Pranowo itu juga mengajak Partai Demokrat bisa bergabung ke koalisinya, itu ditandai pertemuan Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani dengan AHY beberapa saat yang lalu.
Kedua, ajakan Prabowo Subianto untuk bergabung dengan koalisinya saat datang ke Pacitan menemui SBY.
"Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik, sah, tidak salah dan dibenarkan dalam demokrasi dalam dunia politik."
"Ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius dilakukan secara terbuka, publik juga tahu ini kan baik untuk transparansi politik, dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri," jelas SBY.
Kalau tujuannya baik, untuk kepentingan bangsa pihaknya akan meresponnya dengan baik.
"Karenanya respon kita juga positif, kita menghormati, kita menghargai bahkan kami setuju untuk terus menjalin komunikasi," ujar SBY.
Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat merasa kecewa lantaran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menduetkan pasangan Capres Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai Cawapres.
Baca juga: Kader Partai Demokrat di Sejumlah Daerah Turunkan Baliho Anies-AHY karena Merasa Dikhianati
Padahal, AHY sudah lebih dulu diminta Anies Baswedan untuk menjadi pasangannya di Pilpres 2024.
Tentu perasaan kecewa dan merasa dikhianati koalisinya sendiri muncul.
Hal ini pun dibenarkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam unggahannya di akun media sosial Instagram resmi Partai Demokrat, @pdemokrat, Kamis, 31 Agustus 2023.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies baswedan dan Muhaimin Iskandar dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh."
"Hari ini (Kamis kemarin) kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan dan ternyata berita tersebut adalah benar (pada akhirnya) Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu," ungkap Teuku Riefky.
Menyikapi hal itu, Partai Demokrat lantas melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.