TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bergerak usai bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan salah satu televisi (TV) swasta.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan pihaknya kini sedang melakukan kajian terkait tayangan azan yang memunculkan Ganjar tersebut.

Baca juga: Ganjar Pranowo Muncul di Tayangan Azan, Sekjen PDIP Heran Dikaitkan dengan Politik Identitas

"Dilakukan kajian," ujar Bagja.

Bagja menjelaskan, hasil kajian akan diumumkan sekitar tanggal 11-13 September 2023. Sebab, katanya, Bawaslu memiliki waktu hingga 7 hari untuk melakukan kajian, sejak tanggal ditemukan dugaan pelanggaran.

Namun demikian, kata Bagja, Bawaslu masih memiliki waktu untuk menentukan sikap hingga pekan depannya lagi.

"Walaupun kami masih punya waktu sampai Selasa minggu depannya lagi," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia(MUI), Anwar Abbas tidak mempermasalahkan munculnya bacapres PDIP Ganjar Pranowo muncul di dalam tayangan azan Maghrib di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

Anwar justru mempermasalahkan jika Ganjar tidak melakukan salat padahal seorang muslim.

"Tidak masalah. Sah-sah saja. Malah kalau yang bersangkutan sebagai seorang Muslim tidak salat maka di situ baru masalah," ujarnya.

Anwar mengatakan jika bacapres lainnya ingin melakukan hal serupa juga diperbolehkan.

Baca juga: Ganjar Muncul Dalam Tayangan Azan Magrib di TV Dinilai Bukan Pelanggaran Aturan Kampanye

"Kalau capres-capres yang lain juga ingin melakukan hal yang sama dan serupa, silakan saja," tuturnya.

Senada, Partai Amanat Nasional (PAN) melihat bahwa hal itu bukan merupakan suatu pelanggaran atau curi start kampanye.

"Menurut saya, iklan itu tidak termasuk pelanggaran kampanye," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

Sebab, Viva melihat tidak ada ajakan untuk mencoblos Ganjar di iklan tersebut.

Selain itu juga kini pihak KPU RI belum menetapkan pasangan capres dan cawapres untuk pilpres 2024.

"Saat ini belum ada pasangan calon presiden/calon wakil presiden secara resmi yang
terdaftar di KPU," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Selain itu, Habiburokhman juga mempersilahkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menindaklanjuti hal tersebut.

"Ya kita serahkan ke Bawaslu lah. Ya kan katanya Bawaslu sudah memproses perkara
ini. Silahkan Bawaslu menilai," kata Habiburokhman.

Baca juga: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nilai Ganjar Muncul di Tayangan Azan TV Bukan Kampanye

"Ya begitu juga (KPI). Mereka kan punya kewenangan dalam konteks penyiaran, ada
KPI. Dalam konteks kepemiluan ada Bawaslu. Silahkan lah mereka melakulan kerjanya.
Kita tunggu," sambung Ketua Majelis Kehormatan Gerindra itu.

Sementara itu, Habiburokhman mengatakan, partainya bakal menunggu hasil dari kerja
Bawaslu dan KPI dalam menanggapi hal ini. "Kami tunggu saja. Kami tidak bisa
melakukan judgement," tegasnya.