Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat tak kunjung menjatuhkan pilihan ke mana mereka akan berkoalisi dalam Pilpres 2024.
Sebelumnya, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu resmi keluar dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Pun mereka ogah kembali ke Koalisi Perubahan mengingat peristiwa pengkhianatan yang dilakukan Partai Nasdem dan Anies Baswedan.
Kini, pilihan yang tersedia untuk Partai Demokrat adalah bergabung dengan koalisi pengusung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Baca juga: Demokrat Pertimbangkan Ajakan Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Terbaru, ada semacam kode yang dilemparkan oleh salah satu ketua umum partai politik (parpol) pengusung Prabowo, yaitu Airlangga Hartarto.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, bakal ada satu parpol lagi yang mendukung Prabowo sebagai capres.
Sayangnya, Airlangga masih merahasiakan nama parpol itu. Namun, sejumlah kalangan menilai, partai tersebut adalah Demokrat.
Nah, apabila Demokrat bergabung ke koalisi yang mengusung Prabowo Subianto, bagaimana kondisi peta koalisinya dan hitung-hitungan kursinya?
Kondisi Peta Koalisi jika Demokrat Gabung ke Prabowo
Saat ini, Prabowo diusung oleh tiga partai parlemen yaitu Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ketiga partai ini sudah cukup untuk mengusung Prabowo sebagai capres.
Merujuk pada hasil Pemilu 2019, Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah kursi di DPR RI sebanyak 78 kursi.
Sementara PAN pada Pemilu 2019, mendapatkan suara sebanyak 6,84 persen atau 44 kursi di DPR RI.
Terakhir, Golkar yang menjadi pemenang kedua di Pemilu 2019 meraup 12,31 persen atau setara 85 kursi di DPR RI.
Sehingga jika dijumlahkan, maka perolehan suara Gerindra, PAN, dan Golkar sebesar 31,72 persen.
Sementara bila perolehan kursi parlemen digabungkan, mereka memiliki 207 kursi.
Persentase itu sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 25 persen suara sah nasional atau 20 persen kursi DPR hasil pemilu sebelumnya.
Bahkan dengan persentase 31,72 persen, sudah jauh meninggalkan dan lebih besar ketimbang dua koalisi yang lain.
Selain ketiga partai itu, ada dua parpol non-parlemen yang mendeklarasikan dukungan untuk Menteri Pertahanan itu.
Yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).
Jika benar Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), maka posisi koalisi tersebut akan semakin kuat dan besar.
Sebab, mereka akan mendapat tambahan jumlah suara sebesar 7,77 persen dengan perolehan kursi di parlemen sebanyak 54 dari Demokrat.
Bila digabungkan, maka perolehan suara yang didapat koalisi ini sebanyak 39,49 persen.
Sementara bila perolehan kursi parlemen digabungkan, mereka mempunyai 255 kursi atau hampir separuh kursi di DPR RI.
Dengan tambahan tersebut, maka 'kekuatan' Prabowo di Pilpres 2024 akan semakin besar.
Perbandingan dengan Koalisi Pengusung Ganjar dan Anies
Apabila dibandingkan dengan perolehan suara atau kursi antara koalisi pengusung Ganjar dan Anies, maka posisi Koalisi Indonesia Maju plus Demokrat, akan semakin kuat.
Jumlah 255 kursi itu memiliki selisih 108 kursi dengan koalisi yang mengusung Ganjar.
Diketahui, Ganjar didukung oleh PDIP dan PPP.
Saat Pemilu 2019, PDIP meraih 19,33 persen suara dengan jumlah kursi di DPR RI sebanyak 128 kursi.
Sementara, PPP meraup 4,52 persen atau mendapat 19 kursi di DPR RI.
Bila dijumlahkan, maka perolehan suara PDIP dan PPP mencapai 23,85 persen atau 147 kursi di Parlemen.
Hal serupa juga terjadi apabila dibandingkan dengan Koalisi Perubahan, pendukung Anies Baswedan yaitu PKB dan NasDem.
Jika tanpa PKS, PKB dan NasDem sudah mendapatkan 117 kursi di DPR.
Sementara bila PKS resmi mendukung duet Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Koalisi Perubahan mendapat limpahan 50 kursi sehingga menjadi 167 kursi.
Dengan demikian, tetap saja, jumlah kursi yang didapat Koalisi Indonesia Maju plus Demokrat, masih jauh lebih banyak.
Yang perlu digarisbawahi, ini adalah hitung-hitungan andaikan nanti Demokrat jadi 'berangkulan' dengan Gerindra, PAN, dan Golkar untuk mengusung Prabowo.
Apabila Demokrat memilih mendukung Ganjar, maka hitung-hitungan di atas, juga sudah pasti akan berubah.
Baca juga: Peta Kekuatan Ganjar andai Demokrat Bergabung PDIP
Demokrat Pertimbangkan Ajakan Dukung Prabowo
Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan pihaknya mempertimbangkan ajakan mendukung Prabowo.
Menurut Jansen, Demokrat telah mendapat ajakan dari Golkar, PAN, dan Gerindra untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Sambutan dan ajakan hangat seperti ini tentu saja akan jadi bahan pertimbangan untuk kami dalam mengambil keputusan," kata Jansen kepada wartawan, Jumat (15/9/2023).
Sebab, dalam kerja sama tentunya dibarengi perasaan nyaman, sederajat, dan sepemahaman.
"Dan sambutan hangat begini akan jadi salah satu pertimbangan bagi kami dalam mengambil keputusan," ujar Jansen.
Terkait arah koalisi, Jansen menerangkan Demokrat sedang berproses di internalnya serta melakukan penjajakan.
Namun, dia menuturkan Demokrat masih terbuka untuk bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo ataupun Ganjar.
"Yang pasti per-keadaan saat kami Demokrat masih terbuka baik ke koalisi Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar," ucap Jansen.
Jansen menambahkan semua penjajakan yang dilakukan akan dilaporkan kepada Majelis Tinggi Partai (MTP) sebagai pengambil keputusan.
Sementara itu, anggota MTP Demokrat, Syarief Hasan mengungkapkan pihaknya bakal menggelar rapat untuk menentukan arah koalisi pekan depan.
Ia menekankan, saat ini Demokrat masih belum memberikan keputusan untuk berlabuh ke pengusung Ganjar atau Prabowo.
"Dalam beberapa hari ke depan ini majelis tinggi partai akan rapat dan menentukan sikap," ujar Syarief Hasan dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/9/2023).
"Ya mudah-mudahan minggu depan ya," katanya melanjutkan.
Nah, patut ditunggu, apa keputusan dari MTP terkait arah koalisi Partai Demokrat dalam Pilpres 2024.
(Tribunnews/Sri Juliati/Fersianus Waku) (Kompas.com)