TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertarungan di Pilpres 2024 diprediksi akan menampilkan Koalisi "kurus" dan Koalisi "Gemuk".

Meski hingga saat ini ada 3 poros, banyak analis yang memprediksi Pilpres akan berlanjut di putaran kedua.

Jika pada akhirnya di putaran kedua head to head antara "gemuk" dan "kurus", siapa yang akan keluar sebagai pemenang.

Dengan bergabungnya Partai Demokrat, Gerbong Koalisi Indonesia Maju pendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto kian gemuk

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, partainya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju demi kepentingan bangsa dan negara.

"Dasarnya adalah kepentingan rakyat bangsa dan negara," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/9/2023).

"Kami sudah menelusuri semua kemungkinan dan kami memilih mendukung Pak Prabowo Subianto," ucapnya.

Paling gemuk

Jika Demokrat bergabung ke koalisi pendukung Prabowo, maka, besar kemungkinan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 akan diramaikan oleh tiga poros politik.

Pertama, Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pencapresan Prabowo, terdiri dari:

• Partai Gerindra
• Partai Golkar
• PAN,
• Partai Demokrat.

Selain itu, ada pula PBB dan Partai Gelora sebagai parpol non Parlemen.

Lalu, ada Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang menjagokan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres. Keduanya didukung oleh:

• Partai Nasdem
• PKB
• Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga, PDI Perjuangan yang mencapreskan Ganjar Pranowo, didukung oleh:

• Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
• Dua parpol non Parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura.

Dengan pemetaan demikian, koalisi pendukung Prabowo menjadi yang paling gemuk, sekaligus mengantongi modal suara terbesar dari Pilpres 2019. Perinciannya sebagai berikut:

Koalisi pendukung Prabowo

• Partai Gerindra: 12,57 persen atau 78 kursi
• Partai Golkar: 12,31 persen atau 85 kursi
• Partai Demokrat: 7,77 persen atau 54 kursi
• PAN: 6,84 persen atau 44 kursi
• Total: 39,4 persen atau 261 kursi DPR RI