Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari menyebut, tidak ada konsekuensi untuk partai politik yang gagal memenuhi ketentuan 30 persen caleg perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). 

Hal tersebut lantaran sanksi tak diatur dalam UU meskipun ketentuan soal angka minimal mengusung caleg perempuan ditulis dalam UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: Ketua KPU: Capres hingga Caleg Harus Punya Visi Misi Sesuai RPJMN

"Kalau di UU tidak ada sanksi, KPU kan tidak bisa memberikan sanksi,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asyari kepada wartawan di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Hasyim memastikan, partai politik yang gagal memenuhi 30 persen caleg perempuan di dapil tertentu tetap berhak mengusung seluruh calegnya untuk berkontestasi.

"Tetap memenuhi syarat karena tidak ada ketentuan yang harus membatalkan itu menurut UU Pemilu. Kalau sampai memberikan sanksi, apalagi pembatalan, harus UU yang mengatur itu,” pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan penelitian di 84 daerah pemilihan (dapil) untuk mengetahui berapa banyak partai politik peserta melibatkan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024.

Baca juga: 600 Lebih Caleg Perempuan Terancam Tidak Ikut Pemilu 2024 Gara-gara PKPU Baru

Dalam temuannya, JPPR mencatat 18 parpol peserta pemilu masih belum memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen. 

PKB merupakan parpol dengan dapil terbanyak yang belum memenuhi keterwakilan perempuan (31 dapil). 

"PKB tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan di 31 dapil," ujar Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita saat dikonfirmasi, Sabtu (7/10/2023). 

Kemudian menyusul PDIP di urutan kedua dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan di 24 dapil, posisi ketiga ada Gerinda yang tidak terpenuhi di 23 dapil.

Adapun berikut selengkapnya urutan dan jumlah parpol pemilu yang belum penuhi keterwakilan perempuan:

• PKB 31 dapil
• PDIP 24 dapil
• Gerindra 23 dapil
• Golkar 22 dapil
• PKN 19 dapil
• Gelora, PAN, Demokrat 18 dapil
• NasDem 17 dapil
• PBB, PPP 15 dapil
• Hanura 14 dapil
• PKS, Garuda 9 dapil
• Buruh 6 dapil
• Perindo, Ummat 4 dapil
• PSI 2 dapil

Sebagai informasi pada 17 April 2023 KPU telah menetapkan PKPU No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Baca juga: 600 Lebih Caleg Perempuan Terancam Tidak Ikut Pemilu 2024 Gara-gara PKPU Baru

Dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dinilai bisa membuat keterwakilan perempuan di legislatif menjadi kurang dari 30 persen.

Pasal ini mengatur terkait pembulatan desimal ke bawah dalam teknis penghitungan proporsi jumlah keterwakilan perempuan di satu dapil.

"Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: (a) kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau (b) 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas," bunyi Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Akibat dari aturan itu, keterwakilan perempuan akan kurang dari 30 persen di sejumlah dapil. Semisal, pada dapil yang memberlakukan 7 caleg, 30% dari jumlah tersebut ialah 2,1. 

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, angka di belakang koma kurang dari 50, maka 2,1 dilakukan pembulatan menjadi 2 orang.

Baca juga: Intan Fauzi: PAN Jadi Parpol di Parlemen Usung Caleg Perempuan Terbanyak di Pileg 2024

Pasal itu pun lalu digugat oleh sejumlah kelompok masyarakat. 

Terbaru, uji materi atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2023 terkait pasal keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif di setiap dapil dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Putusan MA Nomor 24/ P/HUM/2023 itu menyatakan Pasal 8 Ayat (2) PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas'.