TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kehadiran Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Rapat Kerja Nasional  kelompok relawan Pro-Jokowi (Projo), di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/10/2023) dinilai banyak pihak merupakan kode keras bahwa putra Presiden Jokowi itu siap menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Gibran berada di arena rakernas Projo hanya sekitar lima belas menit. 

Dirinya meninggalkan tempat sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, santer diberitakan dalam rakernas itu akan dideklarasikan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pilihan Projo.  Namun deklarasi itu  batal dilaksanakan.

Yang terjadi kemudian, dukungan Projo untuk capres Prabowo disampaikan di kediaman menteri pertahanan itu, di  Jalan Kartanegara,  Jakarta Selatan. Dukungan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi.

Di mata mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowo -Ma’ruf Amin (2019), Jay Octa,  kedatangan Gibran Rakabuming Raka di Rakernas Projo merupakan isyarat bahwa ia bersedia menjadi cawapres Prabowo pada pilres 2024.

Sejauh ini wacana menduetkan Prabowo -Gibran menguat. Dukungan atas rencana itu datang dari dari berbagai kelompok penyokong capres Prabowo.

Baliho bergambar Prabowo–Gibran  bertebaran di berbagai daerah. Untuk meluluskannya, beberapa pihak, antara lain Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, mengajukan gugatan mengenai batasan usia minimal capres/cawapres ke Mahkakah Konsitusi (MK).

Mereka minta batas minimal capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun dari semestinya 40 tahun, seperti diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Rencananya Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan tersebut pada Senin (16/10/2023).

Jay Octa menegaskan, jika MK akhirnya menerima gugatan tersebut dan Gibran bersedia menjadi cawares Prabowo, maka Indonesia akan masuk ke babak suram.

“Kalau sampai MK membuka pintu bagi Gibran untuk melenggang menjadi cawapres, dunia hukum kita sudah jungkir balik. Hukum yang mengabdi pada  penguasa dan merusak tatanan demokrasi,” kata Jay Octa.

Dia minta para hakim MK mendengar keresahan yang sekarang menggema di masyarakat, sebelum mengambil keputusan.

“Kemarahan sudah merebak di mana - mana, apakah para hakim  Mahkamah Konstiusi tidak  mendengarnya?” katanya

Jay juga mengatakan, jika nanti Jokowi 'merestui' Gibran mendamingi Prabowo dalam pilpres maka tudingan banyak pihak bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu haus kekuasaan tak terbantahkan.

“Apa yang disebut-sebut  Jokowi akan membangun dinasti politik tak bisa disanggah lagi. Yang membuat rakyat marah karena cara yang ditempuh adalah cara culas, curang,  dengan mempermainkan hukum,” kata Jay.

Jay menyayangkan, Jokowi yang hampir sepuluh tahun bekerja sepenuh hati untuk kemajuan Indonesia harus mengakhiri masa jabatannya dengan menyedihkan.

“Kita semua bangga dengan kinerja Jokowi selama ini. Namun sayangnya ia tidak bisa soft landing, karena tak kuat melawaan godaan kekuasan, untuk membagun dinasti politik dengan cara culas,” ujar dia.

Jay mengaku kecewa karena Jokowi belakangan berubah serratus delapan puluh derajat, terutama dalam hal demokratisasi.

Baca juga: Jelang Putusan MK Soal Batas Umur Capres-Cawapres, Ray Rangkuti Singgung Sebab Lengsernya Soeharto

"Kami kecewa karena dukungan yang selama ini kami berikan dikhianati. Demi melanggengkan kekuasaan dia menggunakan cara melebihi cara-cara Orde Baru. Ini merusak semangat perjuangan reformasi,” katanya.