Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan memiliki agenda reformasi politik jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024.
Awalnya, Anies menegaskan bahwa Pemilu tidak bisa disamakan dengan perdagangan.
Adapun yang dimaksud olehnya adalah ketika dalam proses meraih jabatan seperti anggota legislatif atau Presiden maka membutuhkan biaya yang besar untuk meraihnya.
Sehingga, jika para peserta terpilih, maka ada pemikiran untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan untuk meraih jabatan tersebut.
"Jadi proses politik ini bukan sebuah kegiatan perdagangan yang membawa modal rupiah untuk mendapatkan rupiah."
"Tapi kalau kita memandang ini sebagai proses perdagangan, cari uang, investasi, dan nanti setelah menjabat akan dikembalikan sebagai investasi, kita ingin perubahan untuk republik ini," ujarnya dalam wawancara eksklusif di program Kick-Kontroversi yang disiarkan di YouTube metrotvnews, Kamis (19/10/2023).
Baca juga: Jubir Anies: Dampingi Daftar, Parpol Koalisi Perubahan Sangat Solid
Anies pun mencontohkan dirinya sendiri terkait pembiayaan kampanyenya kini ketika menjadi capres 2024 dengan melibatkan masyarakat untuk membantunya.
"Kita ingin melakukan perubahan untuk republik ini dan saya ingin mengajak semua yang peduli dengan Indonesia, mari menjadi bagian menjadi perubahan."
"Mari kita ikut iuran, yang punya waktu berikan waktu, yang punya pikiran gunakan pikiran, yang punya dana bantunya dengan dana, yang punya barang dengan barang," tuturnya.
Anies mengaku konsep pembiayaan tersebut sudah dirasakannya ketika berkampanye sebagai capres 2024 di mana banyak masyarakat dan stakeholder membantunya dengan berbagai cara.
Hanya saja, Anies mengklaim baru dirinyalah yang melakukan konsep tersebut.
Sehingga, jika menjadi Presiden 2024, maka dia menginginkan agar pembiayaan Pemilu ditanggung negara.
"Menurut saya harus ada perubahan di aspek ini. Pembiayaan di dalam urusan politik termasuk urusan kampanye, itu sesuatu yang negara harus terlibat," ujarnya.
Anies juga mengungkapkan bahwa pembiayaan besar tidak hanya terjadi dalam kontestasi Pemilu saja tetapi juga di Pilkada seperti Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) atau Pemilihan Bupati (Pilbup).
Baca juga: Alasan Mahfud MD Tolak Tawaran Cawapres dari Anies dan Prabowo, Lebih Memilih Ganjar Pranowo
Sehingga, sambungnya, fenomena ini semakin mempertegas perlunya keterlibatan negara dalam pembiayaan Pemilu hingga level bawah.
Namun, jika tidak ada keterlibatan negara, maka praktik korupsi saat terpilih menjadi pejabat menjadi semakin besar.
"Kalau kita seperti ini terus, seperti calon presiden, semua menyoroti. Tapi kalau calon bupati calon walikota dari berbagai wilayah di Indonesia yang belum tentu, calon gubernur yang belum tentu menjadi sorotan, mereka memiliki biaya yang cukup besar," katanya."
"Selama tidak ada keterlibatan negara di pembiayaan politik termasuk pembiayaan kampanye, maka ini adalah salah satu hulunya praktik korupsi di Indonesia," sambung Anies.
Dia mengungkapkan hal itu perlu dilakukan demi terwujudnya kesetaraan antar peserta Pemilu atau Pilkada.
Baca juga: Adu Pesan Politik Pada Baju yang Dipakai Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin Saat Daftar ke KPU
Sehingga, imbuhnya, pemenang dalam Pemilu atau Pilkada tidak hanya dari kalangan pemodal tetapi juga orang yang sebenarnya memiliki kompetensi dan integritas untuk memimpin.
"Salah satu agenda yang ingin kita lakukan ke depan adalah bagaimana ada reformasi dalam pembiayaan proses politik yang ada di Indonesia."
"Sehingga, proses politik itu memberikan kesetaraan kesempatan pada siapa saja. Tidak harus yang memiliki modal rupiah besar tetapi yang memiliki kepercayaan, kompetensi, dan integritas dapat terlibat dalam proses politik," katanya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pilpres 2024