Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Manuver politik Gibran itupun mengundang pro dan kontra dari sejumlah pihak.
Termasuk soal status Gibran yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah Gibran bakal dipecat Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarno Putri?
Namun hingga saat ini belum ada kabar terbaru mengenai status Gibran di PDIP.
Di sisi lain, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun menegaskan Wali Kota Solo itu secara de facto tak lagi menjadi kader PDIP.
Baca juga: Program Kerja Asta Cita Prabowo-Gibran: Guru Honorer Diangkat Secepat-cepatnya Jadi ASN
Gibran telah memilih untuk 'keluar jalur' dari PDIP dan tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.
"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDIP," ujarnya.
Padahal sebelumnya, lanjut Komarudin, Ketua Umum PDIP Megawati berulang kali meminta kadernya agar tidak boleh bermain dua kaki.
"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM."
"Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).
Olly Dondokambey Sebut Gibran Tak Bisa Langsung Dipecat
Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey mengungkapkan alasan partainya belum memberikan sanksi terhadap Gibran usai resmi jadi Cawapres Prabowo.
Rupanya hal itu berhubungan dengan status Gibran sebagai Wali Kota Solo.