Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya permintaan penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode.

Hasto mengatakan mulanya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorong adanya penambahan masa jabatan presiden itu.

Dia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.

Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Baca juga: Kata Projo soal Spekulasi Jokowi Minta Jatah 3 Periode: Tuduhan Itu Drama

Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.

Namun, Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.

"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," imbuhnya.

Adapun kabar permintaan jabatan presiden tiga periode ini sebelumnya diungkapkan politikus PDIP, Adian Napitupulu.

Menurut Adian, PDIP menolak permintaan Jokowi untuk menambah jabatannya menjadi presiden tiga periode.

Dia menduga penolakan tersebut lah yang menjadi perseteruan PDIP dengan Jokowi.