TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar makan siang bersama tiga Calon Presiden di Pilpres 2024.

Mereka yang hadir diantaranya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. 

Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2024).

Baca juga: Rampai Nusantara Soal Jokowi Ajak 3 Capres Makan Siang di Istana: Netralitas Pun Terjamin

Jokowi dan tiga Capres mengenakan batik lengan panjang. Di meja makan Jokowi menghadap Anies Baswedan, sementara itu  di sisi kanan Ganjar Pranowo, dan di sisi kiri  Presiden adalah Prabowo Subianto.

Adapun menu santap siang tersebut diantaranya yakni Ayam rolade, lontong, rendang, tumisan, emping, tahu kecap, orange jus dan lainnya. 

Sebelumnya para tiga Capres tersebut masuk ke dalam istana melalui pintu Bali, sebelah Masjid Baiturrahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Pintu tersebut merupakan akses bagi tamu VVIP Presiden.

Baca juga: Alasan Cawapres Tak Ada saat Jokowi Ajak Capres Makan Siang: Ganjar, Prabowo, Anies Beri Jawaban

Dipuji Surya Paloh

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memuji sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengundang tiga bakal calon presiden (capres) untuk makan siang bersama di Istana Merdeka, Senin (30/10/2023).

Tiga bacapres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto kompak hadir. 

Menurut Surya Paloh, apa yang dilakukan Jokowi memang mencerminkan fungsi seorang presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. 

"Saya pikir bagus itu apapun juga fungsi peran presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara," kata Surya Paloh di Manado, Sulawesi Utara, Senin (30/10/2023), dikutip dari YouTube KompasTV. 

Surya Paloh mengatakan, NasDem sudah mengingatkan Jokowi sejak awal soal arti kehadiran seorang Jokowi sebagai presiden. 

Menurutnya, Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan itu telah menunjukkan kapasitas yang seharusnya.

"NasDem telah mengingatkan itu dari sejak awal, arti kehadiran seorang Presiden, sekaligus kepala pemerintahan dan negara milik bagi semua kelompok, golongan semua partai," katanya.