Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut isu dinasti politik untuk menurunkan eksistensi pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Dalam kontestasi politik ada serangan-serangan untuk mendown grade juga kita berupaya untuk defense, mempertahankan argumentasi dan saya kira rakyat sudah sangat mengerti dan kami yakin betul bahwa rakyat sudah mengerti," kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Herman pun mengingatkan bahwa generasi milenial tidak suka dengan politik yang saling serang tersebut.

"Gen Z itu nggak suka dengan serang menyerang. Ini yang tentu justru dengan serangan serangan mereka, mudah mudahan ini menambah suara dari Pak Prabowo," katanya.

Baca juga: Dari Polemik Petugas Partai, Isu Jokowi Ketua Umum PDIP hingga Gibran Dicap Pembangkang

Lebih lanjut, Herman meyakini masyarakat sudah paham dan tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Kasus tersebut pun tidak akan menurunkan eksistensi Prabowo-Gibran.

"Ya sudah paham, pasti serangan serangan ini untuk menurunkan eksistensinya Pak Prabowo. Rakyat sudah paham itu. Karena apa? pengalaman yang lalu lalu kan dijadikan pelajaran juga bahwa sesungguhnya dalam kontestasi politik pasti ada yang berupaya untuk mendowngrade, akan menurunkan citra, akan membangun persepsi dan opini negatif bagi lawan lawan politiknya," katanya.

"Bagi kubu kami, kubunya Pak Prabowo, kami tidak ingin masuk di dalam politik yang negatif seperti itu. Jangan minciderai pesta demokrasi rakyat dengan informasi informasi yang bisa menyesatkan bahkan memecah belah bangsa," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal dirinya dianggap membangun dinasti politik setelah membiarkan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming menjadi Bakal Cawapres Prabowo Subianto.

Menurut Jokowi biarkan masyarakat yang menilai dipilihnya Gibran sebagai bakal Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Ya itu kan masyarakat yang menilai. Rakyat yang menilai," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Investor’s Daily Summit 2023 di Senayan, Jakarta, Selasa, (24/10/2023).

Jokowi menegaskan bahwa dalam setiap pemilihan baik itu pemilihan bupati, gubernur maupun Presiden yang menentukan itu suara rakyat bukan suara suara dari kelompok elit.

"Dalam pemilihan pun baik itu di Pilkada, di pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilhan gubernur, pemilihan presiden, Itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi," katanya.

Sebelumnya Jokowi dinilai sedang membangun dinasti politik usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Gugatan yang diajukan salah seorang mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru tersebut dinilai untuk memuluskan jalan putra sulung Jokowi yang kini menjabat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming maju di Pilpres 2024.

Pasalnya sebelum ada putusan MK, Gibran tidak bisa maju di Pilpres 2024 karena usianya dibawah 40 tahun.

Kurang dari seminggu setelah putusan tersebut, Gibran dipilih oleh Partai partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Dikabulkannya gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres tersebut menuai banyak kritikan. Ditambah lagi ketua MK yang memutuskan perkara tersebut adalah Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi dan paman dari Gibran Rakabuming.