News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Ganjar Terharu usai Warga Tak Keluar Rumah Sambut Presiden Jokowi, Buntut Balihonya Dicopot

Penulis: garudea prabawati
Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kolase Tribunnews: Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo memgaku terharu seusai sejumlah warga di Gianyar, Bali tak keluar rumah untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi, buntut balihonya bersama Mahfud MD dicopot. (ISTIMEWA)

Komarudin pun geram. Bahkan ia menyebut bahwa Bali merupakan sarang 'banteng', atau mayoritas merupakan kader PDIP.

Pihaknya menilai seharusnya hal itu tak terjadi, karena Bali merupakan 'wadahnya' PDIP.

"Masa di kandang banteng bisa berani sekelas itu," ungkapnya lagi.

Komarudin pun mengimbau dilakukan investigasi terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud itu.

"Teman-teman di Bali itu kita tahu sarangnya banteng, kandangnya banteng, jadi kalau sampai berani melakukan tindakan begitu harus segera melakukan investigasi ke bawah," ungkapnya, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Bagi Komarudin para kader PDIP yang direpresentasikan seperti banteng memiliki kelebihan tersendiri.

Baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kawasan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, dicopot Satpol PP Provinsi Bali saat Jokowi melakukan kunjungan ke Pasar Bulan Batubulan, Selasa (31/10/2023) (kiri). Sehari setelah kunjungan Jokowi, Rabu (1/11/2023), baliho Ganjar-Mahfud sudah terpasang kembali (kanan). (KOMPAS.com Yohanes Valdi/TRIBUNBALI Wayan Eri Gunarta)

Termasuk sikap yang tegas.

"Banteng ini kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun brutal itu banteng," terangnya lagi.

"Jadi banteng itu tidak ada cengeng-cengeng, cuman kalau dia diam jangan diganggu, bahaya," lanjut Komarudin.

Respons Presiden Jokowi

Baca juga: Relawan Ganjar-Mahfud akan Sambangi 500 Ribu Rumah Warga di DKI

Sementara itu, Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud itu.

Jokowi  mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Sementara terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," kata dia.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini