Baca tanpa iklan
Menurut Djarot, kedekatan Ridwan Kamil dan Khofifah dengan PDIP terjalin sangat baik.
"Sinyal-sinyalnya ternyata mau juga. Pak Ridwan Kamil itu kan dekat juga sama kami, nah kan bangun patung Bung Karno, gede banget sampai juga bangun di Maroko ya, luar biasa," ujar Djarot, Senin (30/10/2023).
"Tapi katanya, Bu Khofifah juga. Bu Khofifah sama kita dekat banget."
"Jadi kedekatan-kedekatan ideologis, kedekatan historis itu menjadi penting. Jadi gitu," jelasnya.
Baca juga: Pengamat Sebut Ridwan Kamil dan Khofifah Berpotensi Gabung TKN Prabowo-Gibran, Berikut Analisisnya
Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga berharap Khofifah dan Ridwan Kamil masuk ke TPN Ganjar-Mahfud.
Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
"Saya komunikasi terus menerus setiap saya ke Jawa Timur, 'Mbak Khofifah saya di sini', 'ya mudah-mudahan sukses' begitu, karena saya sangat baik sama beliau," kata Ganjar, dikutip dari Kompas.com.
Namun, Ganjar mengaku keinginan untuk mengajak Khofifah dan Ridwan Kamil ke tim pemenangannya tidak bisa terwujud begitu saja.
"Kang Emil juga kepingin kita tarik semuanya," kata Ganjar.
"Tapi kan ngajak-ngajak kawan-kawan ini harus butuh kelegaan hati, kesamaan batin gitu ya, agar kita bisa kompak," terang dia.
Baca juga: Magnet Politik Khofifah hingga Jadi Rebutan 3 Tim Pemenangan
Pejabat Pemerintah Diusulkan Mundur jika Terlibat Timses
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, mengkritisi terkait posisi pejabat pemerintah yang belakangan santer dikabarkan akan masuk dalam tim sukses pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
Ari Nurcahyo kemudian mengusulkan agar seluruh pejabat pemerintah bahkan setingkat menteri harusnya mundur dari jabatan jika memutuskan terlibat dalam agenda pemenangan salah satu paslon.
"Saya pikir selain bagaimana mekanisme cuti atau pendisiplinan tadi untuk mereka yang terlibat dalam tim pemenangan timses segala macam, tentu sikap-sikap seperti lebih baik mengundurkan diri kalau memang harus terjun ke politik praktis, hal untuk menghindari konflik kepentingan ya mungkin beberapa pejabat (perlu) melakukan itu," jelas Ari dalam diskusi Para Syndicate bertajuk 'Mempertaruhkan Legitimasi Pemilu: Anak Presiden Cawapres, Mungkinkan Presiden Netral?', Jumat (3/11/2023).
Ari menilai dengan adanya sikap mundur tersebut dapat meyakinkan masyarakat jika dalam proses tahapan Pemilu mendatang tidak ada instrumen negara yang digunakan.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Igman Ibrahim) (Kompas.com/Ardito Ramadhan) (TribunJatim.com/Danendra Kusuma)
Berita lain terkait Pilpres 2024