Baca tanpa iklan
"Memang intervensi?" tanya jurnalis Budiman Tanuredjo yang menjadi pembawa acara.
"Bukti-bukti menunjukkan seperti itu," jawab Djarot.
Politikus PDIP itu menduga pemerintah menggunakan instrumen negara untuk menekan ketua umum parpol.
Akan tetapi, dia tak menyebutkan siapa ketua umum yang dimaksudnya.
Dia juga menyinggung sosok "Pak Lurah" yang dianggapnya melakukan intervensi.
"Dari apa yang saya baca misalnya, seorang Mensesneg menjadi kepanjangan tangan dari Pak Lurah untuk bisa melobi menekan ketum ketum partai. Ini terjadi," katanya.
Baca juga: Respons Ganjar dan Hasto soal Isu Penjegalan Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Kartu Truf Sudah Dipegang
Beberapa waktu lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan adanya tekanan politik demi membuka jalan bagi Gibran.
Selain itu, Hasto menyebut proses pencalonan Gibran sebagai pembangkangan politik.
"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (29/10/2023).
Dia turut menyinggung kartu truf ketua umum partai politik yang telah dipegang.
"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang," ujar Hasto.
"Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata dia menambahkan.
Baca juga: Alasan FX Rudy Minta Gibran Kembalikan KTA PDIP dan Undurkan Diri: Agar Tidak Diisukan Main Dua Kaki
(Tribunnews/Febri/Fransiskus Adhiyuda) (Kompas.com/Nicholas Ryan)