TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (Capres) Anies Baswedan terus memastikan bahwa janji-janji politik yang tertuang dalam visi dan misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dapat terealisasi dengan baik ketika diberikan amanah dalam memimpin negeri ini.

Anies menyampaikan, berdasarkan observasi dan pengalaman di DKI Jakarta, beberapa program yang dibawa oleh pemimpin yang terpilih melalui proses pemilu, seperti walikota, bupati, gubernur, dan presiden, seringkali hilang di tengah atau tertelan oleh sistem birokrasi.

Oleh sebab itu, seringkali janji politik itu berpotensi berhenti hanya pada sebatas dokumen saja. Pasalnya, menurutnya, secara struktural birokrasi di Indonesia tidak dirancang untuk melaksanakan hasil proses demokrasi.

Baca juga: Ikut Bagikan Air Bersih untuk Warga Buloa, Anies Janji Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Dia mencontohkan soal anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2015 yang telah disusun dan ditetapkan pada Agustus 2014. Sementara Pilpres dilaksanakan pada April dan Juli 2014, kemudian presiden dan wapres terpilih baru dilantik pada Oktober 2014.

"Jadi presiden terpilih itu melaksanakan rencana (APBN) siapa? Jadi, presiden yang baru terpilih kehilangan waktu 1 tahun lebih karena nota APBN untuk tahun berikutnya sudah dimasukkan 2 bulan sebelum dia dilantik," ujar Anies dalam acara Silaknas ICMI di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Minggu (5/11/2023).

Hal serupa juga ditemukan di kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia. Oleh sebab itu, ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies langsung mencari jalan keluar, yaitu mewujudkan janji politiknya dalam bentuk kegiatan. Kemudian, dilakukan monitoring rutin dua mingguan untuk memastikan program tersebut berjalan.

Baca juga: Anies Baswedan: Pengambilan Kebijakan Harus Berbasis Data & Ilmuwan

"Ini problem yang kita hadapi, bawa agenda banyak sampai dalam tertelan oleh proses birokrasi dan masuknya sendirian. Masuk ke ruang gubernur tidak bawa, siapa-siapa masuk ke ruang walikota/bupati tidak bawa siapa-siapa,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Anies memastikan problem ini menjadi salah satu agenda perubahan (reformasi) yang akan diselesaikannya ketika terpilih menjadi presiden.

Pihaknya juga akan memastikan bagaimana membuat birokrasi bisa melaksanakan janji politik dan komitmen politik menjadi sebuah program yang tersampaikan kepada seluruh masyarakat  hingga pelosok negeri. (***Andeska***)