TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah politisi PDI Perjuangan (PDIP) baru-baru ini menyampaikan pernyataan-pernyataan miring kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulai dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo yang mengaku sempat ditawari posisi wakil menteri (wamen) oleh Jokowi setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo.

Kemudian Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun yang menyebut sikap Jokowi berubah setelah dikelilingi 'badut politik'.

Statemen bernada miring dari PDIP makin kencang setelah Gibran menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto hingga isu keretakan hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri.

Berikut sejumlah pernyataan miring politisi PDIP ke Jokowi baru-baru ini.

Baca juga: Jokowi Sebut Pilpres 2024 Banyak Dramanya, Pengamat: Serangan Balik terhadap PDIP

1. Guntur Romli: Ucapan Jokowi Tidak Bisa Dipegang

Politisi PDIP, Guntur Romli, ragu akan netralitas Jokowi dalam Pilpres 2024.

Guntur Romli bahkan mengatakan ucapan Jokowi tidak bisa dipegang.

Guntur Romli mengungkit pernyataan Jokowi pada bulan Mei 2023 lalu, yang mengatakan wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat calon wakil presiden (cawapres) adalah hal yang tidak logis.

Tapi, kini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

"Beberapa bulan yang lalu beliau menilai soal Gibran jadi cawapres tidak masuk akal, karena umur kata beliau, karena baru dua tahun jadi wali kota, tapi ternyata kejadian kan."

"Jadi kita bagaimana mau memegang ucapan Pak Jokowi, selama ini ucapannya pun tidak bisa dipegang," ungkap Guntur Romli dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Serangan PDIP ke Jokowi Makin Keras, Ganjar Sentil Sektor Maritim, FX Rudy Singgung Intimidasi

2. FX Rudy Ngaku Ditawari Jokowi Jadi Wamen

FX Rudy mengaku pernah dijanjikan jabatan Wakil Menteri PUPR bila mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo.

Waktu itu DPC PDIP Kota Solo telah sepakat mengusulkan Achmad Purnomo menjadi calon Wali Kota Solo.

Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan rekomendasi ke Gibran.

"Saya lebih mementingkan persahabatan dari pada sebuah jabatan. Contoh ketika saya diminta menjadi Wakil Menteri PUPR saya tolak. Karena saya lebih mementingkan persahabatan saya dengan Pak Pur dari pada sebuah jabatan menjadi wakil menteri," jelasnya saat ditemui di kediamannya, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran, PDIP Minta Wali Kota Medan Undur Diri dari Partai

FX Rudy tidak ingin jabatan wakil menteri menjadi bentuk transaksi politik menyingkirkan Achmad Purnomo demi mengajukan Gibran sebagai Wali Kota Solo.

"Nanti Pak Pur akan menilai ternyata Rudy barter menjadikan Gibran-Teguh wali kota dan wakil wali kota," terangnya.

Presiden Jokowi menawari jabatan ini melalui Gibran yang waktu itu akan segera dilantik setelah berhasil memenangkan pemilihan.

"Sebelum dilantik 2020. Mas Gibran datang sendiri menegaskan mau ndak dilantik menjadi Wakil Menteri," jelasnya.

Waktu itu ia langsung menolak tawaran tersebut. Ia lebih memilih menjadi tukang las dari pada menjadi wakil menteri.

3. Badut Politik Mengelilingi Jokowi

Terbaru, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menilai Jokowi telah mengalami perubahan sikap.

Komarudin mengatakan Jokowi sekarang berbeda dari yang selama ini dikenalnya.

Kata Komarudin, perbedaan itu dipengaruhi adanya "badut-badut" di sekeliling Jokowi.

"(Jokowi berbeda) setelah badut-badut politik mulai berkumpul di sekeliling istana. Itulah," kata Komarudin dalam tayangan Gaspol! Kompas.com dikutip Kamis (9/11/2023).

Tetapi Komarudin tak mau bloko menyebut siapa badut yang dimaksud.

Sikap Jokowi dan PDIP dirasa Komarudin mulai berbeda menjelang Pemilu 2024.

"Merasa (berbeda) itu yang terakhir (Jokowi) tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir," ucapnya.

Komarudin juga menyinggung soal pengkhianatan.

"Tidak perlu disesali, itu pengkhianatan itu terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dari zaman ke zaman, dari sejak manusia ada itu selalu ada barang (pengkhianatan) itu," tutur Komarudin.

"Jadi saya kira (perbedaan) tidak ada yang perlu disesali. Yang lalu biarlah berlalu. Badai pasti berlalu," pungkasnya.

4. Jokowi Sutradara Drama Politik

Sementara itu Politisi PDIP lainnya, Deddy Yevri Sitorus mengomentari terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut adanya drama di perpolitikan Indonesia saat memberikan sambutan dalam HUT ke-59 Partai Golkar, Senin (6/11/2023).

Deddy sependapat dengan pernyataan Jokowi tersebut.

Namun, dia menyebut bahwa drama politik itu justru disutradarai oleh Jokowi itu sendiri.

"Ya banyak sekali memang drama-drama korea. Dan itu sutradaranya Pak Presiden," katanya dalam program On Focus yang ditayangkan di YouTube Tribunnews, Kamis (9/11/2023).

"Kan karena drama yang terjadi itu tidak jauh-jauh dari lingkungan Presiden," sambung Deddy.

Deddy pun mencontohkan drama politik yang dianggapnya dilakukan oleh Jokowi seperti perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu 2024.

"Kita mulai drama (masa jabatan presiden) dari tiga periode, penundaan Pemilu, drama perpanjangan masa jabatan, lalu drama-drama pencalonan Mas Ganjar oleh Pak Jokowi, lalu ada grasak-grusuk, ada ojo kesusu. Itu kan drama-drama yang terjadi dalam pentas politik kita," katanya.

"Lalu bagaimana setelah Ganjar ditunjuk oleh PDIP (sebagai capres), dramanya makin kenceng nih. Tiba-tiba Gibran menjadi cawapres, lalu terjadilah keributan Presiden dukung siapa, dan seterusnya," imbuh Deddy.

Dia menilai puncak drama perpolitikan di Indonesia terjadi ketika gugatan batas usia capres-cawapres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Yohanes Liestyo Poerwoto) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin) (Kompas.com)