TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Capres Ganjar Pranowo kembali memberikan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kali ini Ganjar mengkritik penegakan hukum era Jokowi.

Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi saat ini jeblok.

Baca juga: PDIP Pastikan Tak Beri Instruksi Coret Foto Jokowi di Baliho Ganjar-Mahfud

Sebelumnya, dalam beberapa acara, Ganjar sempat menyebut nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, saat ini ia tak segan rapornya bernilai lima.

Ganjar kemudian ditanya apakah saat ini nilai rapor itu sudah menurun.

"Betul," kata Ganjar saat menghadiri acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023), dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV.

Baca juga: 7 Hasil Survei Elektabilitas Capres Terbaru: Anies-Cak Imin vs Prabowo-Gibran vs Ganjar-Mahfud

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," katanya.

Dia tidak menjelaskan kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai itu, Ganjar menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujar dia menjelaskan.

Ganjar kemudian ditanya apa yang akan dilakukannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum jika terpilih sebagai presiden.

"Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin, yang kemudian membikin arusnya itu dibalik."

"Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat, agamawan, ilmuwan, budayawan, media," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Ketika kegelisahan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti diakomodasi untuk kemudian membalikkan situasi itu, dan ketika regulasinya tidak mencukupi, jadi ubah regulasinya," kata dia.

Ganjar kemudian diminta menyebutkan nilai rapor pemerintahan Jokowi dalam hal hukum, HAM, dan pemberantaran korupsi, dari skala satu hingga sepuluh.

"Dengan kasus ini jeblok," katanya.

"Lima," ujar dia menambahkan.

Baca juga: Hasto Pastikan Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Tak Dapat Tekanan

Hasto Ungkap TPN Ganjar-Mahfud Mulai Dapat Tekanan

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkapkan tekanan demi tekanan mulai terasa dialami TPN dan pihak yang menyuarakan mengenai paslon nomor urut tiga.

Hal itu disampaikan Hasto di sela-sela rapat konsoldiasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Di mana, acara tersebut, dihadiri seluruh Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud dari 38 provinsi.

"Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini pun mencontohkan adanya intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi.

Tekanan yang sama juga dialami pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron.

Hasto juga mengaku mendapat tekanan bersama rekan separtainya, Adian Napitupulu.

"Jadi, berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada, tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi memang untuk menggelorakan semangat antikolusi, nepotisme, dan korupsi," ucap Hasto.

Menurut Hasto, tekanan tidak membuat pendukung Ganjar-Mahfud dan penyuara kebenaran takut, justru semakin kokoh.

Dia mengatakan putra Proklamator RI Bung Karno, Guntur Soekarnoputra juga adanya gerakan perlawanan itu.

"Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya. Ini, kan, the essence of people movement. Ini yang kemudian nampak berbeda dengan yang lain," jelas Hasto.

Hasto juga berdiskusi dengan tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengalami tekanan serupa.

"Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," jelas Hasto.

Baca juga: Rocky Gerung: Saya Ditersangkakan oleh PDIP, Bukan oleh Ganjar Pranowo

Ganjar Sentil Pengembangan Sektor Maritim

Calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim yang seolah-olah jalan di tempat selama hampir 10 tahun belakangan ini.

Padahal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2045.

"Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?" ujar Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023.

Dalam pandangannya, Ganjar melihat paradigma pembangunan saat ini masih berbasis daratan alias land based.

Padahal, menurut dia, seharusnya pembangunan juga berbasis kelautan.

Maka dari itu, apabila terpilih sebagai Presiden Indonesia di periode mendatang, ia ingin sektor ini digarap lebih serius.

Ia kemudian menceritakan ketika diberitahu mengenai budidaya rumput laut yang disebut memiliki potensi besar.

"Saya sudah ketemu beberapa orang. Tadi saya katakan rumput laut. Secara teknis saya dikasih tau, 'Pak Ganjar, itu cukup 15 meter pantainya, kita bisa budidaya (rumput laut).' Saya minta staf saya hitung, (hasilnya) gede minta ampun. Tapi, kenapa kita tidak melakukan? (Karena) Enggak niat," kata Ganjar.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan, mereka yang punya kepentingan, ingin melakukan hal yang lebih gampang.

"Maka ketika governance-nya tidak berjalan, kan kritiknya muncul. Dikuasai sekian orang mereka, sudah terlanjur," pungkas Ganjar.