Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ari Junaedi mengungkap skenario Istana di balik pengerahan massa aparat desa mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini terkait sinyal dukungan dari sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam 'Desa Bersatu' untuk pasangan Prabowo-Gibran.

Ari mengatakan dukung mendukung terhadap pasangan capres dan cawapres memang sah-sah saja dilakukan sepanjang tidak melanggar aturan.

"Penggalangan kepala desa dan perangkat yang dinaungi berbagai organisasi tersebut secara kasat mata adalah hasil konsolidasi yang terskenariokan baik oleh Istana maupun oleh segelintir politisi yang berkedok sebagai perangkat desa," kata Ari kepada Tribunnews.com, Selasa (21/11/2023).

Organisasi perangkat desa ini dinaungi Desa Bersatu yang terdiri dari APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional).

Kemudian, AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

Menurut Ari, antara Istana dan organisasi perangkat desa sama-sama memiliki kepentingan.

"Pihak Istana berkepentingan ada orkestrasi dukungan untuk Prabowo-Gibran, sementara perangkat desa butuh akomodasi dan logistik," ujarnya.

Sebab, para perangkat dan kepala desa meminta agar anggaran dana desa ke depannya menjadi Rp 5 milliar per tahun.

Ari menjelaskan meksipun tidak ada deklarasi dukungan, namun acara bertajuk 'Silaturahmi Nasional Desa 2023' tersebut adalah sokongan resmi untuk Prabowo-Gibran.

"Saya tidak bisa membayangkan ada pasangan calon yang demikian ngebet tanpa melihat dampak ke depannya terutama terhadap beban APBN," ucapnya.

Karenanya, di meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu bersikap adil terhadap semua pasangan calon (paslon).

Catatan: Tribunnews.com sudah menghubungi Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Wandy Tuturoong untuk mengkonfirmasi keterlibatan Istana dalam pengerahan aparat desa ini. Namun, hingga kini belum mendapatkan jawaban.