Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo meminta ditanya oleh panelis perempuan terlebih dulu ketimbang empat panelis laki-laki lainnya saat Dialog Publik Muhammadiyah bersama cawapres Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta Cirendeu Tangerang Selatan pada Kamis (23/11/2023).

Awalnya Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang bertindak selaku moderator meminta dialog diawali oleh Panelis Bidang Politik dan Demokrasi Prof Dr Ma'mun Murod.

Namun demikian, Ganjar meminta agar pertanyaan dimulai oleh Panelis Bidang Agama, Perempuan, dan HAM Prof Alimatul Qibtiyah PhD.

"Kalau boleh minta afirmasinya perempuan dulu," kata Ganjar.

Abdul Mu'ti kemudian menyetujui permintaan Ganjar tersebut.

Abdul Mu'ti kemudian memberikan waktu kepada Alimatul Qibtiyah selama 10 menit untuk pertanyaan dan jawaban.

Alimatul kemudian menanyakan tiga hal.

Pertama terkait pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan termasuk perempuan.

Ia kemudian menyanyakan soal komitmen Ganjar dalam mewujudkan kepemimpinan perempuan 30 persen di semua level khususnya di kabinet.

Kedua, soal bagaimana Ganjar mengatasi persekusi dalam kehidulan beragama dan mengelola potensi konflik berbasis agama.

Ketiga, terkait bagaimana komitmen Ganjar mewujudkan penambahan cuti hamil dan melahirkan yang tidak berdampak pada pengurangan upah bagi ibu dan ayah yang bekerja dalam masyarakat yang semakin oligarkis.

Ganjar kemudian diberi waktu enam menit untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Terkait perlindungan kelompok rentan, ia mengatakan memiliki pengalaman melakukan hal tersebut selama 10 tahun. 

Terkait kepemimpinan perempuan 30 persen di semua level ia mengatakan hal tersebut harus dilakukan melalui afirmasi.

Tanpa afirmasi, kata Ganjar, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

"Di kabinet tentu Bu kita pertimbangkan, tapi yang paling dasar adalah Zaken Kabinet. Apakah dia cukup ahli yang ada di situ. Maka kami senang melihat beberapa menteri-menteri perempuan hari ini yang memang dia betul-betul seorang expert," kata dia.

"Menteri keuangan, menteri luar negeri. Ini contoh-contoh yang sebenarnya kita bisa teruskan pada soal itu. Sebagai sebuah komitmen kita paham soal itu. Dan saya pernah memimpin undang-undang Parpol, dan 30 persen kepengurusan (perempuan) parpol itu kebetulan dari  tangan saya yang ngetuk, Bu," sambung dia.

Baca juga: Ganjar Irit Bicara saat Tanggapi Pernyataan Anies Bahwa IKN Bisa Timbulkan Ketimpangan Baru

Terkait persekusi, menurutnya hal tersebut terjadi di antaranya karena pendidikan karakter.

Dengan demikian, menurutnya pendidikan harus menjadi perhatian.

"Itulah membangun kesadaran akan hak diri tapi juga ada kewajiban pada orang lain. Kalau dari pendidikan itu bagus, maka hal ini akan terjadi," kata dia.

Terkait dengan perlindungan kelompok agama minoritas dari persekusi, Ganjar mengatakan ada dua hal yakni konsep yang mesti dilaksanakan dan kasus yang harus dibereskan.

"Kalau kasus bagaimana? Kita punya Super Apps. Super Apps itu adalah kasus-kasus yang kemudian muncul kemudian bisa dilaporkan dengan digital," kata dia.