Laporan Wartawan Tribunnews, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mengeluarkan seruan moral jelang Pilpres 2024.

Seruan moral ini dikeluarkan setelah mengikuti dan mencermati perkembangan perpolitikan nasional  memasuki tahapan kampanye politik yang dimulai dari hari ini Selasa 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat Dan Papua Barat Daya, Mananwir Paul Finsen Mayor, mengatakan Dewan Adat Papua (DAP) mengeluarkan seruan moral kepada segenap elemen masyarakat adat Papua dan penduduk di enam provinsi di tanah Papua.

Baca juga: Soal Penahanan Ambroncius Nababan, Dewan Adat Papua Berikan Komentar: Kami Apresiasi

Sebagai rumah besar masyarakat adat Papua, DAP sebagai pemegang otoritas adat di Tanah Papua menyerukan kepada segenap masyarakat adat Papua maupun penduduk yang mendiami enam provinsi di Papua agar tidak boleh memilih calon presiden Republik Indonesia dengan rekam jejak diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan memainkan politik dinasti dengan menggunakan "kewenangan tertentu" untuk merebut kekuasaan di dalam negera Republik Indonesia ini.

"Dewan Adat Papua juga menolak dengan tegas calon presiden Republik Indonesia yang maju dengan menggunakan politik identitas karena akan menghancurkan semua tatanan kehidupan masyarakat di Tanah Papua maupun di seluruh wilayah di Indonesia," ujar Mananwir Paul Finsen Mayor dalam keterangannya pada Selasa (28/11/2023).

Menurut dia Dewan Adat Papua perlu menegaskan kembali kepada semua pihak bahwa masyarakat adat Papua mengalami kondisi trauma militeristik (ketakutan yang mendalam atas kekejaman militer) d imasa lalu mengalami tindakan represif oleh rezim Orde Baru.

"Sehingga sampai saat ini banyak sekali korban-korban pelanggaran HAM berat yang diabaikan dan tidak pernah ada perhatian khusus oleh negara terhadap kondisi hidupnya sampai saat ini," katanya.

Dikatakan bahwa Dewan Adat Papua menyerukan kepada segenap masyarakat adat Papua dan penduduk Papua di enam provinsi di Tanah Papua untuk melihat dengan hati nurani yang tulus dan bersih bahwa sesungguhnya memilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak baik dan bersih atau berpihak kepada rakyat kecil serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Adat Papua dan juga segenap penduduk di Tanah Papua.

Oleh sebab itu, Dewan Adat Papua menyerukan kepada segenap masyarakat Adat Papua dan penduduk di tanah Papua agar memilih pemimpin yang mencintai, menghormati harkat dan martabat orang Papua.

Baca juga: Hari Ini Kampanye Pilpres 2024 Dimulai, Anies di Jakarta, Prabowo di Jabodetabek, Ganjar di Papua

"Memilih pemimpin yang berpihak kepada kaum kecil, kaum rakyat jelata, memilih pemimpin yang kemudian tidak akan melakukan operasi militer di Tanah Papua tetapi mengedepankan pendekatan humanistik dan dialog berasas kekeluargaan untuk membangun kesejahteraan dan masa depan Papua yang lebih baik," ujarnya.

Dewan Adat Papua juga menyerukan kepada segenap anak-anak adat Papua yang ada di pemerintahan maupun di berbagai partai politik agar memikirkan masa depan masyarakat adat Papua dan masa depan generasi penerus orang Papua dengan tidak mengajak masyarakat adat Papua maupun penduduk Papua untuk memilih pemimpin dengan rekam jejak diduga kuat terlibat sejumlah pelanggaran HAM di tanah Papua di masa lalu.

"Anak-anak Adat Papua juga jangan mengajak atau mengarahkan masyarakat adat Papua maupun penduduk enam provinsi di Tanah Papua untuk memilih pemimpin yang menggunakan politik Identitas ataupun Suku, Agama, dan Ras atau antar Golongan (SARA) karena akan merusak tatanan kehidupan sehari-hari di tanah Papua maupun di Seluruh wilayah di Indonesia," ujarnya.