Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 dimulai, pada Selasa (28/11/2023).

Jubir TPN Ganjar Mahfud Abdullah Mansyur berharap aparatur sipil negara (ASN) dapat menjaga netralitasnya.

Menurutnya, hsl itu dapat dilakukan satu di antaranya dengan tidak menunjukkan simbol-simbol jari yang bersifat multiinterpretasi.

"Kami berharap kepasa penyelenggara negara, ada ASN yang jutaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga kami berharap betul-betul menjaga netralitas untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu calon," ucap Abdullah, kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/11/2023).

"Bahkan, kami berharap simbol-simbol tangan ataupun gerakan pun supaya tidak menunjukkan multiinterpretasi, sebaiknya penyelenggara negara menghindari itu," tegasnya.

Selain itu, Abdullah juga berharap aparat penegak hukum dalam hal ini TNI-Polri dapat menjaga netralitasnya jelang Pemilu 2024.

Ia menekankan agar netralitas bukan hanya manis di ucap, tapi juga harus direalisasikan dalam sikap dan perilaku.

"Kemudian kepada aparat penegak hukum juga, kami berharap betul-betul menjaga netralitas. Bicara aparat penegak hukum ada kepolisian, TNI-Polri, kan gitu. Kami berharap agar kata netralitas itu bukan hanya manis didengar oleh kita saja, tapi betul-betul direalisasikan di tengah lapangan," ungkap Abdullah.

"Mungkin keluarga tentara, keluarga polisi memang mereka punya hak secara politik, tapi kalau harus berkampanye atau menunjukkan keberpihakan itu, TPN berharap itu tidak terjadi. Sebab, itu menunjukkan ketidaknetralan dari aparat penegak hukum."