TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Wakil Kapten Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Thomas Trikasih Lembong menyatakan keprihatinannya terkait pengelolaan keuangan negara yang dinilai tidak terkelola secara profesional. 

Pihaknya mempertanyakan mengenai urgensi dan justifikasi di balik melejitnya anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang bersumber dari hutang luar negeri. 

Berdasarkan dengan laporan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, telah disepakati bahwa anggaran belanja Alutsista yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri akan naik sebesar 4,25 miliar dolar dari yang sebelumnya 20,75 miliar dolar untuk periode 2020-2045, menjadi 25 miliar dolar. Adapun kenaikan tersebut setara dengan sekitar Rp60-70 triliun kurs saat ini. 

Maka dari itu, pria yang akrab disapa Tom ini mengekspresikan kekhawatiran atas urgensi dan proporsi alokasi anggaran tersebut. 

"Seberapa besar urgensi mengguyur dana puluhan triliun untuk tambahan alutsista sementara rakyat semakin tertekan dengan harga pangan yang terus naik, kesulitan akses kesehatan, mahalnya pendidikan, minimnya lapangan kerja, serta kesulitan memiliki rumah?" tanya Tom. 

Baca juga: Capres Anies Baswedan Paparkan Empat Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Tantangan Global

Sebagai seorang mantan menteri, Tom menilai bahwa publik berhak mendapatkan rincian dan penjelasan yang transparan mengenai fantastisnya peningkatan anggaran pertahanan. Ia pun menyoroti perlunya penyeimbangan antara kebutuhan pertahanan dengan isu-isu yang dihadapi rakyat. 

Lebih lanjut, Tom juga mengkritisi kinerja Kemhan yang dinilainya cukup bermasalah. Kontroversi mengenai minimnya transparansi, potensi konflik kepentingan, dan kurangnya penjelasan mengenai prioritas dan rencana strategis kementerian tersebut menjadi sorotan. 

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang hanya memberikan nilai B bagi kementerian tersebut, lanjut Tom, semakin menambah keprihatinan. 

Menurutnya, nilai B merupakan kategori nilai SAKIP terendah di antara 33 Kementerian di daftar penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB pada tahun 2022. 

Dimana terdapat 9 kementerian yang mendapatkan nilai B, sedangkan kementerian lainnya mendapatkan nilai BB (20 kementerian) dan A (4 kementerian).

Tom berharap jika Kemhan terus mengambil sikap tidak transparan dalam peningkatan anggaran ini, maka sebagai pihak yang menyetujui peningkatan anggaran tersebut, Kemenkeu bisa menjadi pihak yang memberikan penjelasan teknokratis dan profesional kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam mengelola keuangan negara. 

Baca juga: Cak Imin di Depan Mahasiswa UNP: Insya Allah Kalau AMIN Menang Kita Buka Seluasnya Akses Permodalan

"Sebenarnya saya terkejut, bahwa Ibu Sri Mulyani sebagai profesional yang dihormati banyak kalangan di masyarakat luas bisa dengan begitu saja menyetujui kenaikan anggaran pengadaan alutsista yang begitu drastis." 

"Apalagi di tengah-tengah pemilu tanpa ada keterangan yang rinci, tidak ada transparansi. Ibu Sri Mulyani adalah harapan terakhir, garda terakhir Menteri yang profesional, teknokratis, dan kita benar-benar berharap supaya beliau bisa memberikan keterangan yang lebih transparan, rinci, dan terbuka,” tambah Tom. 

Menanggapi pertanyaan terkait apakah Ia akan mencoba berdiskusi secara langsung mengenai isu ini, Tom meminta tolong kepada para wartawan yang hadir untuk menyampaikan pertanyaannya ke Menkeu RI. 

“Mohon tanyakan kepada Ibu Sri Mulyani, sampaikan, Ibu Menteri Keuangan, ada pertanyaan dari Pak Tom Lembong, apakah Ibu Sri Mulyani bersedia memberikan keterangan lebih lanjut, lebih rinci, lebih detail, lebih transparan, mengenai kenaikan anggaran yang diketahui hanya diputuskan dalam sekali rapat antara 4 individu itu,” pungkas Tom. (***Deska***) 

Baca juga: Istri Anies Baswedan Sampaikan Apresiasi Terhadap Nyai dan Ning sebagai Tokoh Penggerak Perempuan