Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Permasalahan stunting menjadi kondisi yang serius pada sektor kesehatan.
Pakar kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof dr Endang Achadi, mengatakan stunting tidak sama dengan anak yang pendek karena faktor genetik atau kerdil.
"Stunting bukan semata pada ukuran fisik pendek, tapi lebih pada konsep bahwa proses terjadinya stunting bersamaan dengan proses terjadinya hambatan pertumbuhan dan perkembangan organ lainnya, termasuk otak, jantung, ginjal dan lain-lain," kata Endang, belum lama ini.
Pada masa kampanye Pilpres 2024, stunting menjadi perhatian para Capres-Cawapres lewat programnya untuk semaksimal mungkin menekan angka penyebaran.
Seperti yang telah capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang menyoroti stunting di Nusa Tenggara Timur belakangan ini.
Baca juga: Hendropriyono Temui Prabowo di Kantornya, Ada Apa?
Menurutnya, stunting merupakan persoalan serius di daerah itu selain persoalan lain seperti ketersediaan air bersih dan perdagangan orang.
Stunting ditandai dengan penampilan fisik yang pendek.
Namun, tidak semua anak yang berpenampilan pendek dicap sedang mengalami stunting.
Dalam orasi kampanye di Kupang, Ganjar mengatakan, penurunan angka stunting, khususnya di NTT, menjadi perhatian serius dia dan Mahfud MD.
Dia menargetkan angka stunting turun di bawah 9 persen di NTT, jika dia dan Mahfud MD, terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pilpres tahun depan.
Ganjar melanjutkan, target tersebut dapat diwujudkan dengan memberi dukungan gizi dan akses layanan kesehatan kepada perempuan selama masa kehamilan dan menyusui.
Dia melanjutkan, cara lain mengatasi stunting adalah dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sampai bayi menginjak usia 6 bulan dan juga melakukan sosialisasi pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) sehat untuk mendukung pertumbuhan bayi.
Menurut Ganjar, solusi mengatasi stunting hanya mungkin terwujud, jika di setiap desa tersedia Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) seperti bidan dan dokter.
“Stunting itu soal akses kesehatan yang mestinya dibikin satu puskesmas di satu desa atau Pustu (Puskesmas Pembantu) yang dilengkapi satu nakes dan dokter. Itu meski kita wujudkan sehingga mereka dapat menangani pola ibu mengandung sampai melahirkan seribu hari pertama,” papar Ganjar.
Sejak awal kampanye Pilpres 2024, pasangan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud telah mencanangkan program Satu Desa, Satu Faskes dan Satu Nakes, sebagai salah satu program unggulan yang akan mereka jalankan jika kelak keduanya terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Program AMIN
Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa diselesaikan dengan makan gratis.
Adapun hal itu disampaikan Nihayatul dalam diskusi bertajuk Desak Anies di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12/2023).
Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Digitalisasi Perwakafan Nasional Lebih Terintegrasi
Mulanya Nihayatul menyebutkan bahwa salah satu yang terpenting dalam penanganan stunting yakni pendidikan parenting.
Ia kemudian mencotohkan ada kasus suami dan istri berprofesi dokter tetapi anaknya stunting.
"Kenapa bisa seperti itu? karena anaknya ini yang merawat adalah pembantunya. Sementara pembantunya tidak dipintarkan, akhirnya diberikan gizi yang tidak seimbang," kata Nihayatul.
Selanjutnya diungkapkannya menata diri sebelum menikah khususnya anak perempuan. Salah satu problem terbesar perempuan muda sekarang yaitu anemia.
Ia menegaskan terkait anemia itu perlu diperbaiki jauh sebelum menikah.
Terakhir dikatakannya yakni soal Budaya Timur yang mana masih sering berpikir. Suami harus mendapatkan makanan enak dan bergizi.
"Sehingga kalau punya makanan bergizi, makanan enak itu suaminya dulu yang dikasih makan. Istrinya yang sedang hamil hanya dikasih kuahnya. Inilah yang harus kita ubah," terangnya.
Wakil ketua Komisi IX DPR RI itu lalu menyebutkan bahwa stunting itu bisa diperbaiki dua tahun pertama pasca kelahiran.
"Kalau lebih dari itu (2 tahun) sulit untuk diperbaiki. Jadi bukan makan gratis, kalau makan gratis anak dua tahun belum makan gratis. Belum sekolah juga anak dua tahun itu," tegasnya.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Rahmat W. Nugraha )