Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbuntut panjang.
Kini dirinya dilaporkan ke Polda DIY karena diduga melakukan ujaran kebencian kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Bahkan, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, telah memberikan peringatan keras kepada Ade Armando.
Baca juga: Soal Polemik Dinasti Yogyakarta, Kaesang Persilakan Ade Armando Keluar dari PSI
Membuat Geram
Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat melaporkan Ade Armando ke Polda DIY.
Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, Prihadi Beny, mengatakan sebagian masyarakat Yogyakarta merasa geram atas pernyataan Ade yang menyinggung Yogyakarta menerapkan dinasti politik.
Laporan itu tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STTLP/B/ 945/ XII/ 2023/ SPKT/ Polda DI Yogyakarta dan telah ditandatangani Ka Siaga I SPKT Polda DIY, AKP Suyadi.
Beny menuturkan, Ade Armando dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan pelanggaran UU ITE Pasal 28 ayat 2.
"Hari ini kami melaporkan Ade Armando terkait dugaan ujaran kebencian kepada Sultan dan Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya ketika dijumpai di Mapolda DIY, Rabu (6/12/2023), dikutip dari TribunJogja.com.
Laporan ini diniatkan supaya pernyataan ujaran kebencian semacam ini tak kembali dilakukan oleh Ade Armando.
"Kami ingin memberikan efek jera supaya yang bersangkutan tidak hanya minta maaf karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando," tegasnya.
Di sisi lain, mereka meyakini bahwa pengangkatan Gubernur DIY sudah diamanatkan dalam konstitusi melalui UU Keistimewaan.
"Ya, terkait video postingan yang bersangkutan di Twitter, ya, yang menyatakan tentang Jogja yang mana disampaikan intinya masalah politik dinasti, masalah politik dinasti yang kemudian Ade Armando mengarahkan Jogja inilah yang politik dinasti," tegasnya.
Sebelumnya beberapa elemen masyarakat lain juga menggeruduk kantor DPW PSI guna meminta pertanggungjawaban atas pernyataan Ade Armando terhadap Yogyakarta pada Senin (4/12/2023).
Dipersilakan Keluar dari PSI
Sementara itu, Kaesang Pangarep mempersilakan Ade Armando untuk keluar dari PSI bila tidak bisa mengikuti aturan konstitusi terkait Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut bahwa PSI taat konstitusi.
"Kami partai PSI taat pada aturan konstitusi apalagi yang menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Kaesang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023)
Oleh karena itu, ia mempersilakan Ade serta kader PSI yang tidak bisa mengikuti Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 supaya keluar dari partai.
"Bang Ade atau kader lain yang tidak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," ujarnya.
Kaesang lantas mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari Yogyakarta.
"Saya bagian dari Yogyakarta, saya juga menikah di Yogyakarta, istri saya juga orang Yogya," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan internal mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh Ade Armando.
"Beliau (Ade Armando) sudah minta maaf kalau pernyataan itu menyinggung berbagai pihak."
"Dia tidak ada bermaksud begitu, itu menanggapi saja, dinamika yang terjadi di masyarakat," kata Grace di Malang, Jawa Timur, Senin (4/12/2023).
Grace menyampaikan, pernyataan resmi PSI soal Ade akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
"Jadi, nanti saya rasa Mas Ketum akan membuat pernyataan," terangnya.
Grace juga belum bisa menjelaskan akan diberi atau tidaknya sanksi kepada Ade Armando.
"Tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," ujar Grace.
Pernyataan Ade Armando
Ade menyebut UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.
Adapun pernyataannya itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Ade khususnya mengkritik kaus yang digunakan mahasiswa tersebut yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'
"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X (dulu Twitter) pribadinya, Sabtu (2/12/2023)
Atas dasar itu, Ade Armando menyimpulkan bahwa dinasti politik juga terjadi di DIY.
Ia kemudian mempertanyakan keseriusan mahasiswa di Yogyakarta yang menentang politik dinasti dengan mengatakan DIY sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.
"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya, politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," sambung Ade.
Setelah pernyataannya itu menimbulkan polemik, Ade akhirnya meminta maaf lewat video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa Laporkan Ade Armando ke Polda DIY Soal Pernyataan Dinasti Politik
(Tribunnews.com/Deni/Reza Deni)(TribunJogja.com/Miftahul Huda)