Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.CKM - Di tengah masa kampanye Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024, lembaga survei banyak menjadi perbincangan.
Apalagi hasil survei lembaga terkait persentase pasangan calon (paslon) dengan berbagai isu dan sektor dibutuhkan.
Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo, Surokim Abdussalam mengatakan,kredibilitas lembaga survei mengalami ujian terberat sepanjang Pemilu pasca reformasi.
“ Ujian paling berat lembaga survei sepanjang pemilu pasca reformasi menurut saya ya kali ini, Pemilu 2024,” sebut Surokim, Sabtylu (11/12/2023).
Baca juga: Survei LSI Denny JA: Ganjar-Mahfud Hanya Unggul di PDIP, Prabowo-Gibran Malah Unggul di PPP
Menurut dia, lembaga survei terjebak ke dalam perangkap sebagai konsultan politik.Padahal keduanya memiliki poksi tugas yang berbeda.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI), sebuah lembaga survei ternama dan memiliki pengalaman panjang, merilis hasil survei terkini.
Disebutkan 50,2 persen publik menilai pemilu berpeluang terjadi kecurangan.
Mencengangkan, paslon yang dianggap paling mungkin berlaku curang adalah paslon Ganjar-Mahfud 20.6 persen, Prabowo-Gibran 14.4 persen dan Anis-Muhaimin 5.4 persen.
Kondisi itu merupakan lampu merah bagi penyelenggara Pemilu.
“Situasi yang sungguh patut diwaspadai dan dijaga khususnya oleh para penyelenggara pemilu agar trust publik bisa pulih."
"Sebab bagaimanapun esensi demokrasi elektoral itu legitimasi dan trust dan ini wajib dijaga semua pihak jika kita ingin pemilu kita meningkat kualitasnya secara substantif.” ungkap Surokim.
Kemudian, untuk membuktikan apakah hasil survei tersebut didapatkan dengan cara-cara yang benar, bukan pesanan, Surokim mengatakan perlu ada survei lain.
“Sebenarnya saya berharap akan muncul lembaga survei pembanding yg lain agar kita bisa membandingkan dan menemukan intersubjectivity itu sehingga akan lebih mudah memberi penilaian.” kata Surokim.
Jika lembaga survei terbatas, maka absolutisme dan hegemonik data bisa terjadi