TRIBUNNEWS.COM - Pakar Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr. Hasrullah MA, mengatakan sosok calon wakil presiden Mahfud MD adalah sosok yang luar biasa dengan pengalaman segudang.

"Mahfud itu luar biasa, pernah Menteri Hukum dan HAM, pernah di Mahkamah Konstitusi sekarang Menko Polhukam, tetap hidup sederhana," kata Hasrullah, Selasa (12/12/2023).

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Mahfud MD tidak hanya kompeten dalam bidang hukum dan pemerintahan, namun juga bisa diterima semua kalangan. "Biar dia orang Madura, tetapi ke-Indonesiaannya juga lengkap," imbuh Hasrullah.

Bagi Hasrullah, ada beberapa pekerjaan rumah bagi calon pemimpin Indonesia masa depan. Salah satunya penegakan hukum dan HAM, serta pemberantasan korupsi.

"Penegakan hukum sekarang banyak tercoreng di KPK. Marwah penegakan hukum harus dinomorsatukan agar tindakan korupsi dan kolusi sangat kasat mata, tidak ada lagi,” jelas Hasrullah.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Kompak Adu Kepal Usai Sampaikan Visi Misi Dalam Debat Capres 2024

Ia mengakui bahwa komitmen penegakan hukum tidaklah mudah. Namun, hal tersebut harus menjadi prioritas para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden guna memastikan pemerintahan yang kelak mereka bangun itu bersih.

Hal selanjutnya yang tak kalah penting dan harus disegerakan adalah memastikan netralitas aparat negara.

"Di awal reformasi netralitas dijunjung tinggi baik POLRI, TNI, ASN. Tidak boleh berpolitik praktis. Aparat yang netral, lepas dari intervensi kekuasaan, maka Pemilu bisa berlangsung Jujur dan Adil," urai Hasrullah. 

Hasrullah pun mengingatkan tiga pasang calon untuk bertanding sportif dan menjunjung tinggi demokrasi. "Demokrasi ada pertarungan gagasan, apakah dilaksanakan atau tidak, kita butuh public speaker handal," timpalnya.

Menurut dia, tiga pasang calon memiliki kapasitasnya masing-masing dan diharapkan menampilkan gagasan yang konsteksual di masyarakat lewat debat maupun pada masa kampanye.

Debat Capres, bukan gimmick

Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan Debat Pilpres merupakan forum untuk tukar gagasan ide dalam menjalankan pemerintahan ke depan, bukanlah forum untuk gimmick dan pencitraan.

"Debat juga mempersilakan para kontestan dalam mendukung atau menyanggah konsep dan implementasinya ke depan. Sehingga, debat seharusnya dimaknai dalam konteks di atas, bukan forum gimmick dan pencitraan, bukan pula forum yang perlu dihindari atau bukan juga panggung kampanye yang dapat berisikan apapun dari para paslon," jelas Aditya dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Rabu (13/12/2023).

Debat perdana dengan isu Penegakan Hukum dan HAM sudah dilaksanakan. Aditya memandang paska debat ini isu tentang demokrasi, hukum dan HAM masih akan hangat dibicarakan.

"Semua paslon akan bersepakat bahwa demokrasi adalah penting dan harus dijaga. Hanya saja tentu, ada pandangan yang kritis terhadap situasi politik demokrasi dan penegakan hukum saat ini untuk diangkat dalam publik. Ini yang tentu akan seru untuk dibicarakan dan mungkin berdampak terhadap pengembangan isu-isu elektoral ke depan beberapa pekan ke depan," ungkapnya.

Diketahui, terdapat empat agenda debat Capres-Cawapres ke depannya. Aditya berharap agar setiap paslon kian matang dengan gagasan serta program mereka, sehingga masyarakat bisa jernih melihat dalam memilih nanti.

"Selain soal figur/ketokohan adalah elemen penting yang diperhatikan pemilih, namun soal program kerja juga adalah serius diperhatikan pemilih. Apalagi relatif pemilih yang masih bimbang terhadap capres juga relatif masih tinggi kisaran 45 persen. Sehingga, debat menjadi penting," tandas Aditya. (***Yose***)