Baca tanpa iklan
Menanggapi pernyataan Zulhas, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lantas mempertanyakan KTA Jokowi jika memang sudah bergabung ke PAN.
Hasto menilai pernyataan Zulhas ini secara tidak lansung justru membantu pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP.
"Ya, nanti Pak Zul yang akan menunjukkan KTA-nya. Itu secara tidak langsung, merupakan cara Pak Zulkifli Hasan membantu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD," kata Hasto saat menghadiri acara konsolidasi DPC PDI-P Kabupaten Serang, Banten, Minggu (10/12/2023) sore.
Saat dipertegas apa maksud dari pernyataannya tersebut, Hasto tak menjawabnya secara lugas.
"Ya, artinya, sementara, kami bergerak untuk mendorong Pak Ganjar yang ternyata mendapatkan dukungan luas dari rakyat, bersama Prof Mahfud, apalagi dengan KTP Saktinya, mereka (kubu Prabowo-Gibran), ternyata orientasinya berbeda," urai Hasto.
Baca juga: Isu Presiden Jokowi Gabung PAN, FX Rudy Singgung Hak Berpolitik
FX Rudy Jelaskan Status Keanggotaan Presiden Jokowi
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan status keanggotaan Presiden Joko Widodo.
Pria yang akrab disapa FX Rudy itu mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih bagian dari PDIP.
Terkait isu Presiden Jokowi pindah partai ke PAN, FX Rudy mengaku tidak mengetahuinya.
Karena ia kini lebih memilih fokus memenangkan kontestasi demokrasi, Pemilu 2024.
Baca juga: Ucapan Zulhas Sebut Jokowi Sekarang Kader PAN Berujung Tawaran Sejumlah Parpol Ajak Presiden Gabung
"Aku ra ngerti aku (tidak tahu saya), pokoke (pokoknya) aku konsentrasi penuh untuk kemenangan Ganjar-Mahfud di Kota Solo."
"Kalau tingkat provinsi ada yang ngurus, tingkat pusat juga ada yang ngurus," ujar FX Rudy saat ditemui di kediamannya, Senin (11/12/2023) kemarin.
Meski demikian, FX Rudy menjelaskan terkait pindah atau tidaknya Jokowi dari PDIP merupakan hak pribadi sang Presiden.
Karena setiap warga negara memiliki hak untuk memilik bergabung ke partai politik manapun.
Baca juga: Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy Jelaskan Status Keanggotaan Presiden Jokowi
"Itu hak berpolitik, kok. Hak semua warga negara mau ikut partai politik kan punya hak," sambungnya.