TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga calon presiden menyampaikan janji dan ungkapan terkait berbagai proyek infrastruktur baik sektor transportasi maupun pembangunan desa.

Setelah menyerap aspirasi rakyat pada acara “Tanyo Bang Anies” bersama pemuda dan mahasiswa dari berbagai kampus di Jambi, Kamis (14/12/2023), capres Anies Baswedan mendapat pertanyaan dari wartawan seputar kondisi lokal masyarakat.

“Pesan-pesan yang mereka sampaikan adalah pesan bahwa harus terjadi perubahan. Dari mulai berbicara kondisi kenyataan jalanan tak berbayar yang tidak mendapat perhatian sampai persoalan terkait dengan peraturan yang dibuat tanpa melibatkan publik secara lengkap,” papar Anies.

Menurut Anies, peraturan yang dibuat tanpa melibatkan publik itu menimbulkan keresahan sesudah peraturan itu muncul.

Baca juga: Atasi Lonjakan Harga Pangan, Anies Bakal Jalankan Strategi Ini, Ganjar Punya 3 Cara, Prabowo?

“Mereka menceritakan terkait kesehatan misalnya. Jadi kami melihat ada antusiasme yang besar di kalangan anak anak muda soal perubahan. Memang anak muda menginginkan Indonesia lebih baik. Kondisi perubahan yang lebih cepat dan itu yang kami tawarkan,” tandasnya.

Ketika ditanya soal persoalan batubara di Sumatera, khususnya di Jambi, Anies mengungkapkan sebenarnya yang menjadi concern utama adalah bagaimana keseimbangan perhatian.

“Antara pembangunan jalan berbayar (jalan tol, red) dengan jalan tak berbayar. Jalan tak berbayar ini juga diperhatikan, perlu ada perawatan,” ujar dia.

Terkait tambang ilegal, Anies menerima aspirasi bahwa tambang ilegal harus diberantas.

“Harus ada sanksi yang tegas, karena namanya juga tambang ilegal dan ilegal itu kerugian bagi seluruhnya. Rakyat rugi, negara juga rugi,” lanjut Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini.

“Lalu fasilitas untuk angkutan yang tadi mereka sampaikan, khusus di Jambi itu rusak. Kita perlu memikirkan opsi tentang pembangunan jalur kereta api. Kenapa, karena yang diangkut adalah bahan yang tidak perlu berhenti di tengah jalan. Ia dari ujung ke ujung. Jadi opsi itu nanti kita eksplorasi,” ungkapnya.

Anies mengemukakan opsi pembagunan jalur kereta api di Jambi akan dikaji.

“Semua itu akan kita kaji dan bila memungkinkan, feasible, maka itu bisa dijadikan program,” tandas Anies.

Bandara Hingga Jalan Tol Buatan Jokowi Sepi

Saat acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia yang digelar di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023, capres Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya soal pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, pembangunan memang sudah dilakukan.

Namun, dia heran karena muncul pertanyaan publik yang melihat bahwa sejumlah bandara, pelabuhan, dan jalan tol masih sepi.

"Kalau melihat infrastruktur, Bapak Ibu, saya kira 10 tahun Pak Jokowi sudah melakukan itu. Pertanyaannya ada yang protes, kenapa bandara sepi dan pelabuhannya sepi, jalan tolnya kok belum menghasilkan?" ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, akar persoalan berbagai pertanyaan ini yaitu keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Ia menyatakan, pembangunan infrastruktur mestinya tidak hanya dikerjakan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

Ganjar optimis, pengalamannya sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah bisa berguna untuk melanjutkan infrastruktur pemerintahan Jokowi ke arah lebih baik.

Lanjutkan Infrastruktur Desa

Capres Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di pedesaan.

Agenda itu telah dicurahkan Prabowo-Gibran di dalam Visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", dan 8 Misi Asta Cita.

Dikutip dari salinan dokumen visi misi itu, salah satu dari 8 Misi Asta Cita ialah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Komitmen tersebut juga diperkuat adanya 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

Baca juga: Warga Grobogan Nobatkan Crazy Rich Joko Suranto sebagai Pahlawan Kebaikan setelah Bangun Jalan Desa

Di mana salah satu poinnya berisi tentang pembangunan infrastruktur desa.

Isi selengkapnya yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.

Untuk diketahui, era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menjalankan program tentang pembangunan infrastruktur desa.

Jokowi pernah menyampaikan bahwa selama sembilan tahun, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur skala besar, melainkan juga infrastruktur kecil yang tersebar di desa-desa.

Salah satu contohnya pembangunan jalan desa yang sumber pendanaannya dari APBN melalui Dana Desa.

"Ada lebih dari 320.000 kilometer jalan desa, 1,7 juta meter jembatan, dan lain-lainnya," tukas Jokowi pada Rabu (18/10/2023), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI.