Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menjawab tegas pertanyaan dari Cawapres nomor urut 1 Mahfud MD terkait pajak dalam Debat kedua cawapres yang diselenggarakan di JCC, Jumat (22/12/2023).
Pada segmen itu, Mahfud MD bertanya perihal bagaimana strategi Gibran untuk menaikkan rasio pajak sebesar 23 persen.
Menurut Mahfud, kebijakan ini tak efektif karena orang yang mengambil insentif pajak saja tak banyak.
Gibran kemudian menjelaskan beda menaikkan rasio pajak dan menaikkan penerimaan pajak.
Baca juga: Gibran Sebut Program Makan Siang Gratis Beri Stimulasi Usaha Kecil Khususnya Ibu-ibu Pemilik Warteg
"Itu beda, bagaimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk Badan Penerimaan Pajak dikomandoi langsung oleh presiden sehingga memudahkan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait," ujar Gibran.
Ia pun menganalogikan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran tidak ingin berkebun di situ-situ saja dengan melakukan ekstensifikasi.
"Kita akan memperluas kebun, kita tanami, kita buka dunia," kata Gibran.
Saat ini, penduduk Indonesia yang memiliki NPWP baru 30 persen saja dari 275 juta penduduk Indonesia.
"Tapi pajak (yang) tak memberatkan. Pengusaha dengan omzet Rp 500 juta pajaknya 0 persen, utang KUR Rp 200 juta tidak ada agunan," kata Gibran.
"Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang, kita ingin perluas kebun binatangnya, kita tanami binatangnya, kita gemukkan, artinya apa? Kita lakukan intensifikasi, saya tau, pasti pada negthink (negative thinking), yang dibawah omset 500 juta pajaknya nol, pengen modal 200 jutu KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan Pak," kata Gibran.
Besarnya dominasi pajak dalam penerimaan negara memang tidak sebanding dengan rasio pajak.
Baca juga: TKN: Penampilan Gibran di Debat Perdana Cawapres jadi Bukti Anak Muda Bisa Pimpin Indonesia
Rasio pajak Indonesia masih rendah, tak seimbang dengan produk domestik bruto (PDB) yang trennya meningkat.
Rasio pajak terhadap PDB adalah perbandingan antara penerimaan pajak secara kolektif dan PDB pada periode yang sama.
Hitungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) rasio pajak Indonesia di level 10,1%.
"Kita akan bentuk Badan Penerimaan Pajak dikomandoi langsung Presiden, sehingga akan memudahkan koordinasi dengan Kementerian-Kementerian lain dan fokus pada penerimaan saja tidak pada pengeluaran," jelas Gibran.
Di antara negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN), berdasarkan hitungan OECD, Indonesia sejajar denbgan Laos dengan rasio pajak 10,1%.
Di kawasan yang sama, rasio pajak tinggi adalah Kamboja sebesar 20,2%, Vietnam 15,8%, Thailand 15,5% dan Filipina 15 persen.
Gibran Tak Terima Mahfud Sebut Investor IKN Masih Nihil
Calon Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mempertanyakan realisasi investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sebelumnya direncanakan tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pertanyaan itu dilontarkan Mahfud merespon pernyataan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, Gibran menyinggung proyek IKN yang tidak seluruhnya menggunakan anggaran negara, melainkan mengandalkan investasi swasta dalam negeri maupun asing.
Sebaliknya, investasi yang diharapkan hadir itupun hingga kini masih sulit direalisasikan.
Dalam debat antar cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (22/12/2023) malam, Gibran menyinggung IKN saat membahas bagaimana prioritas anggaran untuk pembangunan fisik dan non fisik.
Anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menjelaskan pembangunan tak melulu menggunakan anggaran negara, tetapi bisa menggunakan sumber lainnya.
"Seperti IKN, APBN hanya 20%, selebihnya merupakan investasi dari luar," kata Gibran.
Pernyataan Gibran itupun direspons Mahfud. Cawapres nomor urut 3 ini mempertanyakan kehadiran investor dalam proyek IKN.
"Coba sebutkan investor mana yang sudah ada, dua saja?" tanyanya kepada Gibran.
Di sisi lain, pada kesempatan merespon, Gibran berkilah bahwa proyek IKN telah berhasil menyedot ketertarikan investor.
"Saya sebutkan Mayapada dan Agung Sedayu, coba cek saja Pak,”"jawabnya.
Pada sesi berikutnya, Mahfud melontarkan kembali fakta terkait investasi IKN.
"Belum ada yang merealisasikan investasi, mereka baru janji-janji," simpulnya.