News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Cak Imin Tolak Penyaluran Bansos Jika Dimanfaatkan Paslon Tertentu

Penulis: Reza Deni
Editor: Acos Abdul Qodir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi terkait dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Iminc meluruskan pernyataan soal penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Dia mengatakan, dirinya dan Anies Baswedan selaku calon presiden, tetap menginginkan bansos disalurkan, tetapi tidak dijadikan kendaraan politik kelompok tertentu.

Diketahui, Cak Imin sempat menyarankan agar penyaluran bansos ke masyarakat ditunda hingga Pemilu 2024 selesai dilaksanakan.

"Yang saya tolak adalah apabila pemberian bansos dalam bulan ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, itu yang tidak boleh dilakukan," kata Cak Imin di GOR Volley Ball Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagaimana keterangan pers diterima Tribunnews.com, Rabu (3/1/2024).

Cak Imin kini menyerukan agar bansos tetap diberikan sesuai perencanaan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

"Yang kedua, kami menolak bansos yang diberikan seolah-olah atas nama seseorang. Bansos ini uang rakyat, harus diberikan kepada rakyat. Tidak boleh dimanfaatkan untuk pemilu kelompok tertentu. Untuk itu bansos tidak ditunda tapi terus dilaksanakan," kata dia.

Baca juga: PDIP Komentari Pernyataan Zulhas soal Bansos: Sesuatu yang Tidak Manusiawi

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usul Hentikan Program Bansos, Tuding Politisisasi Kubu Sebelah?

Ketua Umum PKB itu juga meminta masyarakat untuk menyikapi secara bijak setiap bansos yang diterima berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR. 

Dia turut menyampaikan agar pemberian bansos terus diawasi termasuk oleh media.

"Harus dilaksanakan, tidak usah ditunda. Tapi jangan sampai rakyat tidak tahu itu rakyat uangnya sendiri bukan oleh pemerintah atau oleh segelintir calon atau pribadi," tandasnya

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini