Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta, Suwardi memprediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung dua putaran.
Hal itu didasari dari hasil sejumlah lembaga survei yang memotret elektabilitas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Kelihatannya kalau menurut prediksi saya (Pilpres 2024) tetap berlangsung dua putaran," ungkap Suwardi saat dihubungi Tribunnews, Kamis (4/1/2024).
Diketahui mayoritas hasil survei menunjukkan tidak ada paslon tertentu yang unggul di atas 50 persen.
Suwardi menyarankan masyarakat lebih bijak menanggapi sejumlah hasil survei.
"Kalau hasil survei yang beredar, saya lebih menggunakan acuan lembaga lembaga survei yang tergabung di dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi)," ujarnya.
Baca juga: 7 Hasil Survei Capres 2024 Terbaru dan Elektabilitas Calon Tertinggi di Jateng, Jatim, Jabar, Banten
Menurutnya, lembaga survei yang tergabung di dalamnya memiliki integritas yang baik.
"Karena lembaga itu ada dewan pakar, ada kode etik, untuk menjaga agar lembaga lembaga survei itu metodologinya teratur," ujarnya.
Tak Perlu Komite Audit Independen Lembaga Survei
Lebih lanjut, Suwardi turut menanggapi usulan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengusulkan dibentuknya komite audit independen lembaga survei.
"Itu kan sudah ada, (Persepi) itu lembaga yang menjadi naungan lembaga survei Indonesia," ungkapnya.
"Jadi kalau ada usulan dari Sekjen PDIP, kalau perlu dibentuk lembaga audit independen, saya kira itu enggak perlu," imbuhnya.
Menurut Suwardi, usulan itu muncul karena kekecewaan pihak PDIP terkait hasil survei yang beredar.
Diketahui Hasto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei.
Hasto mengatakan, hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.
"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Fransiskus Adhiyuda Prasetia)