Dirinya menjelaskan APBN Indonesia juga memakai rezim defisit. Artinya, jika RI tidak membayar bunga utang, maka sejatinya APBN bisa surplus sebesar Rp 94 triliun.

Akan tetapi, lanjut dia, Indonesia harus membayar bunga utang sehingga harus defisit Rp300 triliun. Itulah kenapa, Indonesia terpaksa harus berutang untuk membiayai program dari berbagai Kementerian dan Lembaga.

"Ini kan kalau dijelaskan kepada masyarakat logikanya sederhana, kalau di rumah kita kebutuhannya A B C D kemudian gaji dan pendapatan kita tidak cukup. Apa yang bisa dilakukan orang rumah?" katanya.

Di sisi lain, Dahnil menuturkan bahwa negara sejatinya memiliki opsi lain selain berutang. Ia menyebut pemerintah bisa mengambil langkah dengan menjual aset negara.

Ia pun mengungkit hal ini peran dialami saat Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang juga petinggi PDIP yang juga partai Hasto. Saat itu, negara pernah menjual berbagai aset untuk menutupi defisit anggaran negara.

"Itu pernah dilakukan negara dulu. Ketika Mas Hasto sedang berkuasa itu dilakukan (aset dijual). Indosat dijual. Itu kan negara melakukan itu. Kapal tanker dijual ketika Mas Hasto berkuasa dulu. Nah kalau nggak ada aset karena Pak Jokowi sekarang nggak mau jual aset ya salah satu cara karena kita nggak liquid nggak ada dana liquid ya utang. Salah nggak utangnya? nggak. Kan untuk membiayai bukan untuk yang lain, untuk jaga negara," jelasnya.

Baca juga: Debat Capres Ke-3: Ganjar Bahas Alutsista, Prabowo Enggan Rendahkan Capres Lain, Anies Beri Kejutan

Lagi pula, Dahnil mengingatkan utang negara tidak hanya dipakai untuk Kementerian Pertahanan saja. Akan tetapi, utang juga untuk pembiayaan berbagai Kementerian dan Lembaga.

"Bedanya di Kementerian Pertahanan akan digunakan untuk alutsista dan transparan dan akuntabel. Kalau di Kemensos kan pernah dikorupsi, pernah ditangkap. Jadi tendensius ketika kita bicara utang, seolah olah ingin membodohi publik bahwa ini Prabowo menambah utang. Padahal perspektifnya keliru ketika kita bicara pertahanan," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyindir calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto yang dianggapnya lebih prioritas pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hasto mengatakan, berdasarkan analisis para pakar menunjukkan Prabowo mencoba menampilkan seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya dari cara bicaranya.

Sebaliknya, dia menyebut bahwa karakter Prabowo tetap berbeda dengan Presiden Jokowi termasuk program-program yang ditawarkan.

"Ya, desain yang kami dapatkan dari analisis para pakar memang Pak Prabowo itu mencoba menampilkan Pak jokowi hanya dari cara bicaranya, dari karakternya, dari program-programnya berbeda," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) ini mencotohkan ketika rakyat sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Contohnya apa? Saat ini rakyat menghadapi kesulitan kenaikan harga kebutuhan pokok. Cabe naik," ucap Hasto.