Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Debat ketiga Pilpres 2024 yang bakal mempertemukan calon presiden (capres) antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).
Dalam debat nanti terdapat enam sub tema, yakni pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi membedah visi-misi dari ketiga capres tersebut, khususnya dalam sektor pertahanan.
Fahmi mengatakan, secara umum visi-misi Anies, Prabowo, Ganjar untuk sektor pertahanan sudah bisa memotret persoalan dan tantangan.
Menurutnya, para kandidat melalui programnya menawarkan gagasan-gagasan agenda prioritas untuk menjawabnya.
Baca juga: Jelang Debat Capres, Prabowo Disebut Kuasai Tema Pertahanan, Anies Komunikasi ke Syaugi, Ganjar?
"Kita hanya perlu menilai, mana yang paling baik, paling bermanfaat dan paling realistis untuk dijalankan," kata Fahmi kepada Tribunnews.com, Jumat (5/1/2024).
Fahmi menyebut, semua pasangan calon (paslon) berbicara mengenai desain postur dan sistem pertahanan yang akan dibangun.
"Mereka bicara soal modernisasi alutsista, pertahanan siber, soal profesionalisme dan kompetensi SDM, pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri hingga soal kesejahteraan prajurit," ujarnya.
Sayangnya, kata dia, hampir semua paslon tampaknya melewatkan satu pertanyaan mendasar mengenai sumber anggaran untuk pertahanan.
"Kebetulan, hanya paslon 2 (Prabowo) yang mencantumkan komitmen peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap sebagai salah satu prioritas," ucap Fahmi.
Baca juga: Protes Panelis, Gagasan Besar Hingga Isu Rohingya akan Warnai Debat Capres 7 Januari 2024
Fahmi menjelaskan, hal tersebut bukan tanpa alasan karena Prabowo belajar dari pengalaman sebagai Menteri Pertahanan.
Sebab, banyak rencana pembangunan postur dan belanja alutsista yang harus tersendat dan tertunda, karena keterbatasan anggaran pertahanan.
"Di antaranya bahkan ada yang sebenarnya mendesak untuk dilakukan. Misalnya, dalam hal peremajaan kekuatan udara dan laut," ungkapnya.