"Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, dari pusat sampai daerah, dan juga pemerintah desa. Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak," urai Ari.

"Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan kekhawatiran dari TPN Ganjar-Mahfud terkait bantuan sosial atau bansos di masa kampanye.

Drajad mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP, masih menjabat Ketua DPP PDIP.

“Jika tim paslon 03 khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos). Lha Mensosnya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad, Kamis (4/1/2023).

Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran Tim Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi alat politik.

Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai.

Dradjad menjelaskan bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN.

Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif yaitu pemerintah.

“Karena itu masalah berapa besar dimana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” kata Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Baca juga: Perbandingan Jumlah Pengikut Capres-cawapres di Medsos dengan 8 Hasil Survei Terbaru Pilpres 2024

Pemberian Bansos Lanjut

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Todung Mulya Lubis membantah mengusulkan penghentian pembagian bantuan sosial (bansos) sampai Pilpres 2024 selesai.

"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung.

Dia mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.