TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Komunitas Pecinta Ganjar-Mahfud (Kopi Gama), Gus Paox Iben menyayangkan aspek pertahanan budaya belum menjadi perhatian utama para Capres. 

Pandangan tersebut disampaikan Gus Iben saat melihat mayoritas Capres belum memiliki pemahaman pertahanan budaya yang komprehensif saat menjelaskan aspek budaya dalam pertahanan negara pada Debat Capres yang berlangsung Minggu (7/1/2024) malam. 

“Tekanan terhadap konten kebudayaan masih sangat kurang. Padahal seharusnya kebudayaan bisa menjadi Panglima,” ujarnya kepada wartawan selepas mengikuti Debat Capres.  

Baca juga: Prabowo Ajak Anies-Ganjar Diskusi Pertahanan di Luar Debat, Cak Imin Nilai Publik Juga Harus Tahu

Padahal menurut Gus Iben, pengertian kebudayaan saat ini semakin luas. Tidak lagi terbatas pada aktivitas kesenian dan tarian-tarian. 

Perspektif kebudayaan justru merambah kepada kebudayaan militer dan kebudayaan tahan pangan. 

Gus Paox Iben pun memuji Ganjar Pranowo yang menyinggung konsep Garda Samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia.

Pasalnya menurut dirinya, Garda Samudra secara konseptual sangat mengakomodir agenda kebudayaan laut. 

“Pertahanan (Indonesia) mengalami kemunduran karena kita meninggalkan laut. Kita sudah jauh dari kebudayaan laut. Yang diusung Mas Ganjar soal Garda Samudra ini sangat penting sebagai Poros Maritim,” tuturnya.

Terlebih sebelumnya Ganjar Pranowo juga menyampaikan soal konsep pertahanan rakyat swasta.

Dalam konsep tersebut, ungkap Paox Iben, sudah tersedia konsep kemandirian budaya untuk rakyat.  

“Mas Ganjar realistis. Sementara Mas Anies sangat normatif. Prabowo kurang care dengan kebudayaan,” tegasnya.

Gus Iben menambahkan usulan program duta besar siber yang diusung Ganjar Pranowo menjadi tawaran yang cukup menarik.

Sebab, dengan strategi tersebut, upaya untuk menahan serangan dan ancaman bisa diselesaikan lebih cepat. 

“Kita mesti punya duta siber. Keyword-keyword (yang disampaikan Ganjar) tersebut menarik,” tuturnya.

Seperti diketahui, Ganjar Pranowo menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam menyinggung soal Duta Siber dan Indonesia Garda Samudra.

Ganjar mengawali pernyataan penutup dengan memaparkan data anggaran Kementerian Pertahanan dari tahun 2019 hingga 2021 yang terus meningkat. 

Dengan anggaran yang ada sampai saat ini, dia pun menyebut Indonesia akan kesulitan memenuhi minimum essential force.

"Saya ingin bacakan data, saya khawatir kita keliru, kalau dari buku himpunan RKKL 2019-2024, anggaran Kementerian Pertahanan 2019 Rp 107,158 (triliun), 2020 Rp 127,358 (triliun), 2021 Rp 136,996 triliun, ada peningkatan, maksud saya agar kita tidak keliru soal data," kata Ganjar.

"Dan capaian IMF kita, dari data Kemenkopolhukam yang dipublish secara terbuka, karena kami tidak dapat data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi," ujarnya.

Maka, dalam konteks politik luar negeri, Ganjar menyatakan otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik yang bebas aktif.

Ganjar juga menekankan pentingnya adanya keberadaan duta besar siber, mengingat problem besar bagi Indonesia saat ini adalah dunia digital.

"Maka kita perlu duta besar ini untuk merespons perubahan-perubahan global yang ada," ujarnya.

Selain duta siber, kata Ganjar, diperlukan juga adanya duta besar krisis iklim hingga garda samudera sebagai strategi baru dari poros maritim dunia.

Lebih lanjut, ia berjanji akan meningkatkan kesiapan alutsista dan kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan siber, serta bakal menaikan anggaran pertahanan menjadi 2 persen dari PDB.

"100 persen pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerans untuk kecelakaan pada alutsista kita," ucapnya.

"Kekuatan pertahanan Indonesia diangkatan Siber akan kita tingkatkan dan anggaran pertahanan hingga dua persen dari PDB," ujarnya.

Ganjar juga berbicara terkait keamanan. Ia akan mendorong pada profesionalisme kepolisian.

"Badan siber Polrli kita dorong, sampai satuan baru di setiap polda untuk TPPO (tindak pidana perdagangan orang), kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi penting untuk mendapatkan perhatian," ucapnya.

"Dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bhayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan," ujarnya.

"Indonesia Garda Samudra, we are growth," kata Ganjar