Baca tanpa iklan
Menurut Ganjar, Prabowo seharusnya cukup menyatakan tidak bisa membuka datanya.
"Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab, 'tidak bisa dibuka pak'," ucap Ganjar Pranowo.
TKN Bela Prabowo
Berkaitan dengan data pertahanan tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, Prabowo sebagai Menhan tidak akan mau membuka data tersebut yang menjadi rahasia negara.
Pasanya, menurut Nusron, menjaga suatu aspek yang menjadi kerahasiaan negara merupakan suatu tantangan di negara demokrasi seperti Indonesia sebagai bagian dari transparansi.
Sementara, strategi pertahanan merupakan bagian dari kerahasiaan negara.
"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia."
"Sebab tidak mungkin data alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," ucap Nusron di Jakarta, Senin (8/1/2024).
"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," kata Nusron.
Nusron mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut, proses di legislatif adalah sebuah solusi.
Dalam hal ini, Kemenhan memiliki mitra kerja yakni Komisi I DPR RI yang bisa menjadi pihak untuk menyampaikan transparansi kinerja tanpa mengenyampingkan kerahasiaan negara.
"Karena itu, proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," kata Nusron.
(Tribunnews.com/Rifqah/Taudik Ismail/Rizki Sandi)