TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pelaku usaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memuji Visi Misi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mewujudkan Indonesia Emas 2045, tepat satu abad Indonesia merdeka.

Program Unggulan Ganjar-Mahfud dinilai memiliki kesamaan pandangan dengan Kadin, khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Dunia usaha sangat membutuhkan kepastian agar dapat menyusun rencana bisnis jangka panjang. Adanya dialog, pelaku usaha mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai arah kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disampaikan para capres,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie pada Dialog “Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045” di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Baca juga: Ganjar Pranowo Siapkan Modernisasi Pertanian untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan

Anindya mengatakan, pengusaha berharap, hasil dialog Kadin bersama Ganjar Pranowo menjadi sinyal positif bagi dunia usaha di Indonesia, yang membutuhkan kepastian hukum, jaminan keamanan, dan kebijakan pembangunan jangka panjang berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan Ganjar, pelaku usaha menyimpulkan, pasangan Nomor Urut 3 memiliki Visi Misi pembangunan ekonomi yang selaras dengan Roadmap Indonesia Emas 2045.

Kadin telah membuat peta jalan (roadmap), yang dapat dijadikan sebagai panduan dunia usaha dan swasta sekaligus melengkapi roadmap, yang disusun pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Peta jalan yang disusun Kadin menekankan pada empat pilar, yaitu ketahanan pangan dan kesehatan, kesejahteraan, inklusivitas, serta keberlanjutan (sustainability).

Semangat Gotong Royong

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan cita-cita Indonesia Emas 2045 yaitu terlepas dari middle income trap serta menjadi negara maju dan sejahtera akan terwujud.

“Kadin juga realistis bahwa cita-cita itu hanya bisa tercapai apabila semua stakeholders terlibat aktif, dilandasi semangat gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kuncinya adalah kolaborasi, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Yukki.

Ia menegaskan Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha pada kontestasi Pemilu 2024 bersikap netral dan tidak memihak kepada Capres mana pun. Sebagai mitra pemerintah di bidang ekonomi, Kadin berkomitmen untuk mendukung capres yang terpilih.

“Bagi dunia usaha, siapa pun nanti yang terpilih tidak menjadi persoalan, selama bisa menjaga stabilitas keamanan dan memberikan jaminan kepastian hukum dan kebijakan,” jelas Yukki.

21 Program Unggulan

Sementara itu, Ganjar Pranowo memaparkan tentang Program Ekonomi yang sejalan dengan Roadmap Indonesia Emas 2045. Pasangan Ganjar - Mahfud yang mengusung 21 Program Unggulan, menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen dan pembukaan 17 ribu lapangan pekerjaan selama kurun waktu 2024-2029.

Program yang menjadi fokus, mencakup ketahanan pangan melalui modernisasi pertanian, pengembangan industri kesehatan di antaranya melalui peningkatan anggaran R&D hingga 1% dari APBN, hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas, dan pembangunan yang berkelanjutan melalui upaya pengurangan emisi karbon dengan memanfaatkan energi ramah lingkungan.

Ganjar mengungkapkan, ada tiga hal yang harus dijalankan terkait Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Baca juga: Ganjar Pranowo Beberkan Pesan Megawati Soekarnoputri dalam HUT ke-51 PDIP

Pertama, pelaku UMKM harus mengetahui terlebih dulu produk apa saja yang dikategorikan unggulan. Setelah product knowledge dikuasai, pemerintah akan memberikan assessment.

“Di sinilah nanti pemerintah akan memberikan pelatihan. Setelah UMKM mulai, kemudian pemerintah akan membantu membuka akses agar UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang rendah,” jelas Ganjar.

Ketiga, setelah UMKM naik kelas, pemerintah akan memberikan pendampingan sehingga pelaku UMKM dapat memasarkan produknya baik di dalam maupun luar negeri.

Pada dialog yang dimoderatori ekonom Aviliani, Ganjar menanggapi sejumlah pertanyaan pelaku usaha mengenai sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, yang saat ini belum optimal dan bahkan terkesan bersaing.

Menurut pandangan Ganjar, BUMN pada dasarnya tidak melulu bicara soal laba, tetapi menjadi pioner sektor-sektor yang belum berkembang.

“Apabila ada sektor mulai tumbuh, sepatutnya dipercayakan untuk melibatkan swasta dalam pengembangan selanjutnya. Jadi, kalau ada BUMN yang punya turunan bukan hanya anak usaha, juga cucu-cucu bahkan cicit-cicit perusahaan dan bersaing dengan swasta. Ini yang harus diperbaiki,” ujar Ganjar.

Sementara itu, isu-isu terkait energi bersih, Ganjar menjelaskan bahwa peralihan ke energi bersih perlu dilakukan secara bertahap. Saat ini, Indonesia masih mempunyai sederet sumber daya alam fosil yang dimanfaatkan.

Baca juga: Ganjar Pranowo Siap Hadiri Undangan KPK untuk Adu Gagasan Antikorupsi

Di sisi lain, masih ada potensi energi di dalam negeri yang dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti energi panas bumi (Geothermal).

Ganjar menyatakan, dalam upaya mempercepat peralihan, pemerintah akan menjalin kemitraan erat dengan negara lain.

"Di Laut Tiongkok Selatan, Blok Alpha Delta di Laut Natuna, saya sampaikan itu dieksploitasi. Karena, satu, kita dapat gasnya. Kedua, geopolitiknya kita menguasai. Ketiga, lapisan pertahanannya akan kita bikin di sana. Jadi dapat ketiga-tiganya dan menyerap tenaga kerja," tutur Ganjar.

Ganjar Siap Dorong Sejumlah Kebijakan Strategis Perkuat Industri Farmasi Nasional

Ganjar Pranowo akan mendorong sejumlah kebijakan strategis memperkuat industri farmasi nasional yang berdaulat.

Ke depan, menurutnya Indonesia akan menghadapi situasi ekonomi yang sangat dinamis. Selain itu pandemi Covid-19 menurutnya menjadi pelajaran berharga, dan masalah sejenis bisa saja terulang di masa depan.

Baca juga: Pengamat Militer Soroti Niat Ganjar Pranowo soal Kesejahteraan Prajurit TNI/Polri

Di sisi lain pihaknya pun menyimpan keresahan. Sebab, sampai saat ini Indonesia masih mengimpor 90% bahan baku untuk industri farmasi.

Belum lagi hanya ada empat industri petrokimia yang dimiliki Indonesia untuk mendukung farmasi. Sementara negara tetangga seperti Vietnam telah mempunyai 29 industri petrokimia.

Oleh karena itu, Ganjar berkomitmen untuk menambah industri petrokimia guna memenuhi bahan baku farmasi/obat-obatan.

“Produksi dalam negeri kita tidak boleh lagi utopis,” tegasnya di hadapan pengurus KADIN di acara yang dihelat di Ballroom Jakarta Theater tersebut.

Ganjar kemudian mengutip Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, yang menegaskan jika Indonesia ingin menjadi negara besar, ada dua hal harus dipenuhi yaitu logam dasar dan kimia dasar.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Kita Tak Pernah Biarkan Negara Hanya Diurus Pusat Saja

Untuk itu Ganjar menegaskan, mengenai kimia dasar belum rampung sampai sekarang. Mau tidak mau, suka tidak suka, kata dia, kita harus memulai penguatan indusri petrokimia.

“Kalau itu dilakukan, hutan kita yang sangat luas, plasma nutfah yang luar biasa, perisetnya sudah ada, namun kenyataannya, setelah sampai ke meja pengambil keputusan, tidak ada,” jelasnya.

Dalam industri kesehatan nasional, Ganjar pun menyoroti minimnya dana riset untuk pengembangan alat kesehatan (alkes) yang baru 0,5% dari PDB (Product Domestik Bruto). Berkaca dari negara-negara maju yang memiliki industri kesehatan dan farmasi mumpuni, 3% minimal dari PDB dikucurkan untuk sektor strategis tersebut.

“Perlu riset and development. Kita sudah sering berdiskusi dengan BRIN. Seandainya kita siapkan 1% saja dana riset dari PDB, lantas kita dorong, saya yakin biaya risetnya mencukupi,” paparnya.

Ganjar lanjut menjelaskan, setiap menyusun anggaran terkait kesehatan, permintaan tertinggi adalah alkes. Oleh karena itu jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia berikutnya, industri alkes akan ditopang kebijakan kuat. Dengan demikian masalah terkait sektor ini dapat direduksi.

Dia berharap dengan penguatan industri tersebut melalui kebijakan dari pemerintah pusat, Indonesia akan berdikari dalam bidang kesehatan yang berpengaruh pada kondisi ekonomi.

“Tim kami sudah merancang kawasan industri kesehatan, itu triger yang bisa kita mulai. Maka dengan diplomasi internasional, kita harus punya mitra strategis dengan negara-negara lain untuk kebutuhan itu,” imbuhnya.