Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut masyarakat Indonesia seharusnya mencari sosok pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, tanpa melihat perbedaan yang dapat memecah belah bangsa.
Pernyataan ini disampaikan Sigit dalam acara perayaan Natal Polri tahun 2023 di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (11/1/2024).
Baca juga: Kapolri Singgung Sosok Pemimpin yang Bisa Lanjutkan Estafet Tanpa Lihat Perbedaan Pendapat
Ucapan Sigit ini kemudian menjadi polemik karena sejumlah pihak menduga ada keberpihakan dalam pernyataan tersebut.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pernyataan Kapolri jadi hal biasa dan wajar. Sebab Sahroni memandang maksud dari ucapan itu mengacu pada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang saat ini berkontestasi di Pilpres 2024.
"Saya sih nggak khawatir, pak Kapolri sebagai pesan biasa aja," kata Sahroni dalam siaran langsung Kompas TV, Jumat (12/1/2024).
Namun Bendahara Umum DPP Partai NasDem ini mengakui wajar jika publik mengaitkan pernyataan Kapolri dengan netralitas. Menurutnya seorang pejabat institusi yang wajib menjaga netralitas, perlu berhati-hati jika berbicara hal-hal yang terkait dengan pemilu.
Baca juga: Kapolri Singgung Sosok Pemimpin yang Bisa Lanjutkan Estafet Tanpa Lihat Perbedaan Pendapat
Hal ini semata demi mencegah adanya asumsi liar yang dibangun oleh pihak tertentu, sehingga dianggap sebagai keberpihakan.
"Harusnya para bos-bos yang ada di republik ini, kalau memang tidak perlu ngomong ya nggak usah ngomong, daripada nanti asumsinya jadi salah, nanti dianggapnya keberpihakan," kata Sahroni.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran yang juga anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto menyebut ucapan Kapolri hanyalah narasi normatif dan biasa.
"Ini sebenarnya suasana normal dalam situasi itu, dan sedangkan ini karena hanya permasalah yang dikaitkan, tidak ada kita merasa bahwa ini adalah merupakan bentuk ketidaknetralan daripada Polri, saya kira tetap netral," kata Wihadi.
Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengamini ucapan Sahroni. Menurutnya pejabat publik yang terkait erat dengan netralitas, sebaiknya tidak berbicara sesuatu yang bisa menimbulkan asumsi.
"Tapi etika dia berbicara di ruang publik, diupayakan jangan sampai menimbulkan asumsi. Supaya tidak menimbulkan asumsi, sebaiknya jangan bicara," ucap Julius.
Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan
Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyinggung soal sosok pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan yang baik untuk Indonesia tanpa melihat adanya perbedaan yang bisa memecah belah bangsa.