News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Istana Bantah Jokowi Akan Angkat Jutaan PNS Bila Prabowo-Gibran Menang

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan mengangkat jutaan PNS apabila pasangan Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024.

"Tidak betul ada janji-janji dari Presiden kepada pejabat daerah, apalagi mengkaitkan proses rekruitmen CPNS/CASN dengan pemenangan paslon tertentu pada pemilu 2024," kata Ari, Selasa (16/1/2024).

Sebelumnya video Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial.

Dalam video, ia membahas peluang putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Gibran menang di depan guru-guru.

Awalnya, Hasbi membahas nasib guru-guru yang belum terangkat menjadi ASN PPPK.

Baca juga: Presiden Jokowi Tetapkan Cuti Bersama ASN 2024, Ada 10 Hari, Ini Daftarnya

Sekda Takalar pun menyebut formasi penerimaan ASN berpeluang dibuka lagi jika anak Jokowi menang.

Ari mengatakan perekrutan CPNS/CASN merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah yang dirancang KemenPAN-RB sejak lama.

Pembukaan formasi CPNS/CASN tersebut untuk mempercepat reformasi birokrasi, dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.

"Sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024," katanya.

Menurut Ari kebijakan pemerintah merekrut besar-besaran CPNS/CASN telah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Presiden ke publik tanggal 5 Januari 2024.

Saat itu, Presiden menyatakan bahwa Pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, sebanyak 2,3 juta formasi.

"Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait kebijakan ini," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini