Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyoroti gaji dari aparat penegak hukum hingga pejabat pemerintahan yang memegang anggaran besar yang masih belum sejahtera.

Baginya, kualitas hidup mereka harus segera diubah lebih baik.

Hal tersebut diungkap Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024) malam.

Baca juga: Berantas Korupsi, Prabowo Bakal Naikkan Gaji Pejabat Publik jika Terpilih jadi Presiden

Dalam acara itu, Prabowo bahkan menyoroti gaji direksi perusahaan swasta maupun BUMN yang jauh lebih besar ketimbang Panglima TNI. Tak hanya itu, gaji para direksi itu bahkan lebih besar dari para menteri maupun pejabat eselon 1 di sejumlah Kementerian.

"Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara triliunan," ucapnya.

Oleh sebab itu, Prabowo menyatakan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan gaji para pejabat yang memegang anggaran besar harus dibenahi oleh negara.

"Saya kira harus mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi, kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menambahkan negara juga disebut memiliki anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup para pejabat negara. Bahkan, tim pakar internalnya pun sudah memiliki hitungan tersendiri.

Baca juga: Ketika Prabowo Setuju dengan Pemikiran Anies soal Pemberantasan Korupsi di Indonesia

"Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem," katanya.

"Kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan. bila perlu, pembuktian terbalik tidak perlu kita tunggu delik pengaduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan. harus bisa diliat. Karena itu saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur," sambungnya.