Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merasa heran karena cuti kampanye calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 itu dipermasalahkan oleh PDI Perjuangan (PDIP).
Bahkan, Gibran hingga diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo imbas sering mengambil cuti untuk kampanye.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyampaikan, kritik itu hanya diungkap oleh partai politik yang menjadi pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Itu alasan temen partai yang pendukung lawan, agar kalau Mas Gibran mundur akan kuasai birokrasi untuk pemenangan paslon yang didukungnya," kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Dalam hal ini, menurut Nusron, seharusnya tak masalah apabila Gibran mengambil cuti kampanye.
Pasalnya, anggota DPRD yang masih menjabat di Solo pun, diketahui banyak yang mengambil cuti juga untuk kampanye di Pemilu 2024.
Hal tersebut lah yang membuat Nusron heran, apalagi tahun ini adalah tahun politik.
"Masa cuti kampanye nggak boleh. Namanya juga tahun politik. Mengada ada saja. Wong anggota DPRD-nya juga sama pada sering kampanye juga," katanya.
Tak hanya itu, Nusron juga membantah kritikan PDIP yang menyatakan bahwa cuti kampanye Gibran tersebut mengganggu program dari pemerintah Kota Solo.
Nusron menegaskan, program-program yang dilakukan oleh Gibran di Solo itu sudah berjalan dengan baik.
"Mengada ngada. Semua program jalan dan terkontrol dengan baik," tukasnya.
Baca juga: Didesak Mundur dari Wali Kota Solo Karena Sering Cuti Kampanye, Begini Jawaban Gibran
Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo, Y.F Sukasno mengusulkan agar Gibran mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo.
Alasannya, kesibukan Gibran sebagai cawapres membuat pemerintahan tidak efektif karena kebanyakan mengambil cuti kampanye.
Sukasno menjelaskan, memang dalam PP Nomor 53 Tahun 2023, pejabat daerah memang diperbolehkan untuk cuti.