Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Timnas AMIN Tatak Ujiyati menegaskan program food estate atau lumbung pangan menimbulkan ketimpangan di masyarakat.
Hal itu sejalan kritik yang disampaikan Cawapres 01 Muhaimi Iskandar (Cak Imin) dalam Debat Keempat Pilpres 2024, Minggu malam, 21 Januari 2024.
“Memang food estate itu menjadi masalah apa inequality (ketimpangan) ada yang miskin banget dan ada yang kaya banget,” kata Tatak saat nobar debat cawapres di kantor Tribun Network, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Menurutnya, negara harus menjadi penyeimbang atas terjadinya ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi atas lumbung pangan.
“Sebanyak 16 juta petani cuma punya tanah setengah hektare, ada satu persen yang punya 60 persen lahan,” urainya.
Tatak menyebut hal ini menjadi persoalan pentingnya etika lingkungan yang mana terciptanya keadilan masyarakat.
“Terkait nikel itu juga kita ada kritik, sekarang hilirisasi nikel itu tenaga kerja asing dan itu merugikan tenaga kerja lokal karena kehilangan kesempatan kerja,” ungkapnya.
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengkritik program lumbung pangan nasional atau food estate yang dijalankan pemerintah.
Baca juga: Cak Imin Kritik Program Food Estate: Mengabaikan Petani dan Merusak Lingkungan
Menurutnya, food estate mengabaikan nasib petani dan masyarakat adat yang ada di Indonesia.
Hal itu disampaikannya dalam Debat Keempat Pilpres, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.
"Di sisi lain, kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasioal melaui food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita," ujar Ketua Umum DPP PKB itu.
Baca juga: Muhaimin Tancap Gas Slepet Pemilik Lahan 500,000 Hektare Hingga Food Estate di Debat Cawapres
Leading sector program estate selama ini ada di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Cak Imin juga menyebut program food estate justru merusak ekosistem lingkungan.
"Menghasilkan konflik argaria dan merusak lingkungan kita dan ini harus dihentikan," tandas Cak Imin.