Laporan Wartawan Tribunews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta untuk secara tegas dan bertanggungjawab menyelesaikan serta menindak seluruh bentuk ketidaknetralan juga keberpihakan aparatur negara dam Pemilu 2024.

Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden dan menteri boleh berpihak dalam pemilu dan pilpres. 

"Mendesak Bawaslu untuk secara tegas dan bertanggungjawab menyelesaikan dan menindak seluruh bentuk ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara yang secara terbuka menguntungkan peserta pemilu tertentu," ujar Direktur Perludem Khoirunnisa Agustyati dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).

Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. 

Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam Pemilu 2024. 

"Apalagi Presiden Jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenang Pemilu 2024," ujar perempuan yang akrab disapa Ninis ini. 

Padahal, kata Ninis, netralitas aparatur negara adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis 

Sebagimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Baca juga: Hanya Berikan Karangan Bunga Ucapan Ulang Tahun, Jokowi Sebut Belum Ada Rencana Temui Megawati

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.