Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar informasi yang menyebutkan beras Bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo-Gibran.

Hal ini tentunya menjadi perbincangan hangat masyarakat.

Bahkan tak sedikit juga pihak yang mempersalahkan adanya penggunaan beras bansos untuk kampanye.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan beras bansos dan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh BULOG dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca juga: TKN Sentil Cak Imin usai Komentari Beras Bulog Stiker Prabowo-Gibran: Sikapnya Tak Adil

Dalam pendistribusian beras SPHP, lanjut Bayu, Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor hingga ke retail modern agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut.

Sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Terkait adanya stiker salah satu paslon, Bulog memastikan bahwa semua beras ketika saat masih di dalam gudang hingga terdistribusi ke retail, tidak ada stiker apapun.

"Menyikapi isu oknum yang menempelkan karung beras SPHP dengan atribut lain, maka ditegaskan Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun," ungkap Bayu dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Sabtu (27/1/2024).

"Kecuali, atribut terkait Bulog dan Badan Pangan Nasional," sambungnya.

Bayu melanjutkan, ketika beras telah terdistribusi ke retail dan digunakan untuk berbagai hal, maka Bulog tidak dapat mengontrolnya.

"Setelah beras dibeli oleh masyarakat BULOG tidak dapat mengatur apa yg akan dilakukan masyakat atas beras itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapten Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) Muhammad Syaugi Alaydrus, merespons soal beredarnya beras bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo-Gibran.

Syaugi menyebut masyarakat bisa menilai sendiri. Sebab bansos menggunakan anggaran negara.