Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia kesal dengan tudingan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang sebut Presiden Jokowi tidak pernah dirinya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Bahlil mengingatkan bahwa bansos masyarakat sudah ada sejak dari sebelum pemerintah Presiden Jokowi.

Hingga saat ini, penerima bansos disebut telah mencapai 14 juta orang.

Lantas, Bahlil mempertanyakan bagaimana bisa Risma tidak bisa menyalurkan bansos tersebut dari Kementerian Sosial yang dipimpinnya.

Padahal, kata dia, Risma bisa membagikan bansos tersebut secara mandiri.

"Gimana sih? bansos ini sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. Sekarang pun jalan dan bansos itu 14 juta penerimanya masa nggak diajak jalan? Ibu Risma bisa bagi juga yang lain dong. Toh kementeriannya juga itu ada di Bu Risma," ucap Bahlil kepada wartawan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Oleh sebab itu, ia mempertanyakan konteks Risma menyebut tidak dilibatkan bagi-bagi bansos dari pemerintah. Padahal, tugas pokok Kemensos sudah pasti salah satunya pelibatan dalam pembagian bansos.

"Jadi yang bener aja, kan semua bansos ada di kementerian sosial ya. Kalau memang nggak dilibatkan dalam konteks apa? itu kan tugas pokok dia (Risma). Saya nggak yakin itu nggak dilibatkan," katanya.

Di sisi lain, Bahlil juga menjawab alasan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto turut dilibatkan dalam bagi-bagi bansos. Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran bansos masih bagian program pemerintah.

"Coba bayangkan Menko dia bisa atur berkoordinasi. Yang penting programnya program pemerintah ya itu kan pembagian-pembagian tugas aja itu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024)

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.

"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.