Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan Mahfud MD mundur sebagai Menko Polhukam dikarenakan kecewa terhadap komitmen presiden dalam menjaga netralitas di Pilpres 2024.

Oleh karena itu Hasto menilai keputusan bijak yang didasarkan pada niat baik telah diambil Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Pemerintahan  Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto saat dimintai tanggapannya soal mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, PPP: Calon Lain Kalau Mau Mengikuti Ya Bagus

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini pun berharap langkah bijak yang diambil Mahfud MD ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.

Secara khusus, Hasto menyebut nama Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," ujar Hasto.

Namun, politisi asal Yogyakarta ini menduga Prabowo tak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan disaat sekarang ini.

Terlebih, Hasto menyebut bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar.

Sehingga dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.

"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali sehingga rasanya kalau (mengharap Prabowo) mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap (Pak Mahfud MD) yang gentleman," tegas Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD resmi memberikan keterangan terkait keputusannya mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu (31/1/2024).

Mahfud MD menilai dengan segala pertimbangan maka saat ini merupakan momen yang tepat untuk pamit dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).