Baca tanpa iklan
"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil ertika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," tuturnya.
Menurutnya, para sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Tanah Air yang menimbulkan berbagai sektor menjadi terampas.
"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,” tegasnya.
Selain itu, Harkristuti pun mengaku muak dengan tingkah para pejabat yang disebutnya telah mengingkari sumpah jabatan dengan menumpuk harta untuk kepentingan prubadi.
Jelang pemilu, dia melihat hal tersebut semakin terlihat.
UGM dan UII
Sebelumnya, kritik serupa juga disampaikan oleh civitas akademika dari UGM dan UII.
Guru-guru besar UGM, lewat 'Petisi Bulaksumur' menilai pemerintahan Jokowi yang juga merupakan alumnus UGM itu telah melakukan tindakan menyimpang penyelenggaraan negara.
Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, mengungkapkan keprihatinan atas tindakan menyimpang dari soal prinsip demokrasi hingga keadilan sosial sejumlah pejabat negara.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro membacakan petisi tersebut di Balairung UGM, Yogyakarta, Kamis (1/2/2024).
Beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain terkait pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi hingga tak selarasnya pernyataan Jokowi soal keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.
Koentjoro pun meminta Jokowi agar mengingat janji sebagai sivitas akademika UGM yang berbunyi:
“… Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara…”.
Baca juga: 2 Minggu Jelang Coblosan, Jokowi Dihujani Kritik dari Civitas Akademika soal Demokrasi
Selain UGM, civitas akademika dari UII juga melayangkan kritik ke Jokowi dan meminta agar mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi teladan dan bertingkahlaku layaknya negarawan.
Rektor UII, Fathul Wahid meminta agar Jokowi tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga dalam Pilpres 2024.
"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” kata Fathul.
"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023,” imbuhnya.
Fathul juga menyoroti soal intervensi politik dari Jokowi lewat pernyataannya soal presiden boleh berpihak dan berkampanye yang sempat disampaikannya beberapa waktu lalu.
Tak sampai disitu, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Jokowi jelang pencoblosan, juga dianggap bernuansa politis. (tribun network/thf/Tribunnews.com)