Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo membeberkan strateginya dalam menjamin kesejahteraan pekerja migran Indonesia.
Dalam capres-cawapres kelima Pilpres 2024 ini, Ganjar diberikan pertanyaan terkait ketenagakerjaan.
Di mana pekerja migran tersebar di banyak negara, namun mereka banyak mengalami masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan metal.
Lantas, apa strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan migran Indonesia?
Ganjar menyatakan, bahwa negara harus hadir dalam memberikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran.
"Negara harus hadir dengan segala perangkatnya, ada duta besar, kementerian ketenagakerjaan, pemerintah daerah," katanya di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024) dalam tayangan YouTube KPU RI.
Lantas, Ganjar pun menceritakan pengalamannya berkomunikasi dengan pekerja migran di Hongkong.
Pekerja tersebut, menanyakan terkait perlindungan bagi mereka.
"Kami cerita pengalaman, karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran di hongkong, kita live bersama dan mereka mununtut yang ada dipertayaan kami: apa perlindungan kepada kami?" cerita Ganjar.
"Inilah nomor telepon, ceritakan kalau ada masalah, kalau tidak, maka kita akan tarik agar kita bisa mengintervensi, kenapa penting? masalah mereka yang mereka hadapi, satu ketika mereka berangkat, legalitasnya harus beres, skillnya apa, apa yang ada dalam kontrak kerja, kita pastikan semuanya. kementerian yang ada itulah kontrol dilakukan," lanjut mantan Gubernur Jateng itu.
Ganjar pun menyatakan pentingnya tempat untuk melaporkan permasalahan dari para migran.
Baca juga: Dianggap Belum Terjangkau, Ganjar Sebut Harga Laptop dan Komputer Bisa Cuma Rp 1 Juta
"Kenapa harus ada? tempat melapor duta besar yag aktif agar bisa melindungi segenap bangsa. Dari sinilah pengalaman kami, kami pernah membebaskan pekerja yang bermasalah, seperti kamboja, migran yang ada di arab, yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Ganjar, tindakan tegas adalah pemimpin tertinggi.
"Ketika jadi gubernur, maka yang saya telpon menlu, duta besar, bagaimana bisa beraksi," ucapnya.