Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengkritisi program Bansos dari pemerintah, berarti tidak senang melihat masyarakat, terutama masyarakat miskin terpenuhi kebutuhannya.

Hal itu disampaikan Bahlil merespon Capres Nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres Nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengkritisi program Bansos dalam debat pamungkas di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu malam 4 Februari 2024.

Baca juga: Pengamat Nilai Pembagian Bansos Bisa Berdampak pada Elektoral Paslon yang Didukung Presiden

"Iya artinya kalau ada paslon yang mengkritisi Bansos berarti Capres itu tidak senang dong sama masyarakat yang membutuhkan, terutama saudara saudara kita yang masyarakat miskin. Kenapa harus dipersoalkan, orang itu untuk mereka kok," kata Bahlil usai rapat intern di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Bahlil meminta para Paslon tidak menyamaratakan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Menurutnya biar masyarakat yang menilai apakah program tersebut perlu dilanjutkan atau tidak.

"Jadi biarkanlah rakyat yang menilai bahwa pasangan calon presiden yang memang fokus untuk melanjutkan bansos ya mungkin pasangan nomor berapa? pasangan nomor berapa?" katanya.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Kritik Jokowi Bagi-bagi Bansos di Depan Istana: Kekuasaan yang Pongah

Terkait dituding bahwa Bansos sekarang terbilang pamrih dan disesuaikan dengan kebutuhan pemberi bukan penerima, Bahlil menjawab santai. Menurutnya program Bansos sudah ada sejak lama.

"Pertama saya mau sampaikan bahwa bansos ini kan bukan baru sekarang," katanya.

Bahlil pun mempersiapkan para menteri yang berasal dari PDIP seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma untuk membagikan Bansos seperti Presiden atau menteri lainnya di pemerintahan.

"Seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa teknik metodologi pembagiannya apakah mau diberikan oleh Presiden apakah mau dibagikan menteri monggo-monggo saja gak ada masalah," katanya.

"Bila perlu saran saya karena ibu Mensos kan ada juga dari PDIP kan? ya buat aja dia bagi. Bila perlu dia buat tenda, dia bagi, gapapa kok. Pak presiden gak mungkin larang, orang tugas dia kok," pungkasnya.